Opini

Runtuhnya Kebebasan Akademik dan Catatan Solidaritas

Seorang dosen senior di Universitas Syiah Kuala Banda Aceh bernama Saiful Mahdi dilaporkan ke polisi, usai melakukan kritik.

Editor: Amiruddin
HO/Sholihin Bone
Pengajar Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Sholihin Bone 

Hal ke empat saya akan mengetengahkan tentang masa depan Kampus di Indonesia, persoalan ini tentu menjadi “catatan kelam” yang tergores dalam kehidupan kampus di Indonesia.

Persoalan ini tentu membuat gundah insan akademis dalam menyampaikan kritik terhadap persolan-persoalan yang terjadi di internal kampus.

Jika kritik terkait kebaikan, keadilan, kepatutan, kejujuran dikriminilisasi, maka apa lagi yang bisa diharapkan dari insan-insan akademis.

Baca juga: Ketua Tim Uji Klinik Vaksin Sinovac Prof Kusnandi Jadi Pemateri di Konferensi Farmasi ke XIII Unmul

Catatan kelam ini harus menjadi “pemantik” ke depan bagi kampus-kampus di Tanah Air untuk terus terbuka dan transparan dalam proses penyelenggaraan kehidupan kampus pada segala aspeknya.

Hal kelima adalah, jamak diketahui bahwa di dalam Pasal UU No 11 Tahu 2008 Jo UU No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Eletronik, terutama pada pasal 27 Ayat (3) itu ibarat pisau bermata dua.

Dalam bahasa lain, pasal karet. Pasal tersebut bisa digunakan oleh kekuatan-kekuatan tertentu untuk melakukan pembungkaman.

Maka melalui persoalan ini, menjadi sangat mendesak untuk melakukan penyempurnaan terhadap UU ITE ini. Dalam pandangan saya, sulit diterima ketika kritik yang dilakukan Bapak Saiful Mahdi didalam Grup WA tertutup (Unsyiah Kita), untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan keterbukaan dalam porses rekrtumen CPNS Dosen harus dibungkam dan dikriminilisasi dengan Pasal ini.

Seturut itu, dengan mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Kapolri, Jaksa Agung, dan Menkominfo No. 229 Tahun 2021, No. 154 Tahun 2021, No. KB/2/VI/2021 Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Maka persoalan yang menimpa Bapak Saiful Mahdi tidak bisa dikuliafisir sebagai pencemaran nama baik. Hal tersebut dapat dilihat di dalam Pedoman Implementasi Pasal 27 ayat (3) SKB tersebut. Terutama pada Huruf C, F dan K.

Pada huruf C termaktub “Bukan delik yang berkaitan dengan muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, jika muatan atau konten yang ditransmisikan, didistrubusiakn dan/atau dibuat dapat diaksesnya tersebut adalah berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi, atau sebuah kenyataan.”

Jika kita mencermati kritik yang dilakukan oleh Bapak Saiful Mahdi, maka kritik yang dilakukan merupakan penilaian atau evaluasi yang telah ditelaah oleh Bapak Saiful Mahdi.

Kemudian pada huruf F juga termaktub, "Korban sebagai pelapor harus perseorangan dengan identitas spesifik, dan bukan institusi, korporasi, profesi atau jabatan.

Dalam kritik yang dilakukan oleh Bapak Saiful Mahdi tidak menyebut nama person, namun ditujukan secara kelembagaan.

Kemudian pada huruf K tertulis, "Bukan merupakan delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam hal konten disebarkan melalui sarana grup percakapan yang bersifat tertutup atau terbatas, seperti grup percakapan keluarga, kelompok pertemanan akrab, kelompok profesi, grup sekantor, grup kampus atau institusi pendidikan”.

Melihat kritik yang dilakukan oleh Bapak Saiful Mahdi tentu dapat kita katakan bahwa kritik tersebut dilakukan dalam grup kampus atau institusi pendidikan yang tujuannya adalah perbaikan.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Kaltara
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved