Berita Nasional Terkini

Fernando Sinaga: Kementerian LHK Gagal Capai Target Pelepasan Kawasan Hutan untuk Reforma Agraria

Fernando Sinaga menyorot rendahnya capaian hasil KLHK dalam program pelepasan kawasan hutan untuk Reforma Agraria.

Editor: Amiruddin
HO/Fernando Sinaga
Wakil Ketua Komite I DPD RI Fernando Sinaga 

TRIBUNKALTARA.COM - Rendahnya capaian hasil Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam program pelepasan kawasan hutan untuk Reforma Agraria (RA) menjadi perhatian utama Wakil Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Fernando Sinaga.

Hal itu disampaikan Fernando Sinaga, saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) pada Senin (6/9) yang digelar secara hybrid di Kompleks Parlemen, Jakarta Selatan.

Menurut Fernando Sinaga, tanah dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan kekayaan nasional yang wajib dikelola dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Baca juga: Pimpin Rapat Finalisasi Pengawasan UU Desa, Fernando Sinaga: Pilkades Serentak Tidak Efektif

Namun dalam praktiknya, pengelolaan tanah dan kekayaan alam sebagai sumber–sumber agraria telah menimbulkan ketimpangan struktur atas kepemilikan dan penguasaan serta pemanfaatannya.

Sehingga menyebabkan timbulnya konflik norma, konflik kepentingan, konflik ekonomi dan penurunan kualitas lingkungan.

“Pelaksanaan reforma agraria belum mampu mengatasi dan menyelesaikan konflik pertanahan, yang dijalankan melalui Program Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T), Program Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dan Program Sertifikasi Tanah,” tegas Fernando Sinaga yang berasal dari daerah pemilihan Provinsi Kalimantan Utara ini.

Terkait itu, Fernando Sinaga kemudian menyoroti rendahnya capaian hasil Kementerian LHK dalam program pelepasan kawasan hutan untuk reforma agraria.

“Pelepasan kawasan hutan luasnya sekitar 4,1 juta hektar. Namun baru 5,14 persen yang telah bersertifikat, itupun dengan berbagai banyak catatan ya.

Karena itu kami dari Komite I DPD RI sangatlah mempertanyakan klaim capaian pelepasan Kawasan Hutan untuk TORA KLHK sebesar 1,35 juta hektar atau 32 persen seperti yang tadi disampaikan kawan kami dari KPA," ujarnya.

"Lalu gap capaian 1,35 juta hektaar dikemanakan? Rendahnya capaian hasil ini sesungguhnya menjadi tanggungjawab Kementerian LHK," tambah Fernando Sinaga.

Baca juga: Senator Fernando Sinaga Ingin Pansus Guru Honorer DPD RI Dorong Pemerintah Siapkan Payung Hukum

Fernando Sinaga menegaskan, kebijakan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) sesungguhnya sejak awal menggunakan jalur terbesarnya melalui pelepasan kawasan hutan.

Bahkan hal tersebut telah tertuang juga dalam UU Cipta Kerja.

"Sorotan kami tentang kegagalan Kementerian LHK dalam capaian target pelepasan kawasan hutan utk Reforma Agraria hendaknya menjadi perhatian bagi semua pihak terkait untuk berbenah diri", tutupnya. (Adv)

Sumber: Tribun Kaltara
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved