Breaking News:

Berita Nunukan Terkini

Presiden Jokowi Putuskan PNS Bolos akan Dipotong Tunjangan hingga Dipecat, Ini Reaksi BKPSDM Nunukan

Presiden Jokowi putuskan PNS bolos kerja akan dipotong tunjangan hingga dilakukan pemecatan, berikut reaksi BKPSDM Nunukan.

Penulis: Febrianus Felis | Editor: M Purnomo Susanto
TRIBUNKALARA.COM/FELIS
Kepala BKPSDM Nunukan, Kaharuddin Tokkong. TRIBUNKALTARA.COM/ Febrianus Felis. 

Mendengar itu, Kepala BKPSDM Nunukan, Kaharuddin Tokkong, mengatakan dirinya sepakat bila aturan disiplin PNS diperketat lagi.

Namun, di sisi lain, Kaharuddin menganggap PP Nomor 53 Tahun 2010 sudah cukup ketat mengatur kedisplinan PNS.

Baca juga: Penumpang Speedboat di Pelabuhan Liem Hie Djung Menurun, Catat Jadwal Rute Nunukan-Tarakan Hari Ini

"Saya pikir bagus kalau aturan mengenai disiplin pegawai diperketat. Bisa saja PP yang baru itu lahir karena PP 53 tahun 2010 dianggap belum kuat. Padahal menurut saya PP sebelumnya sudah cukup kuat," kata Kaharuddin Tokkong kepada TribunKaltara.com, Rabu (15/09/2021), pukul 14.30 Wita.

Lanjut dia,"Pada PP sebelumnya, begitu pegawai tidak masuk kantor tanpa keterangan, misalnya tujuh hari dapat dikenakan hukuman ringan berupa teguran lisan tapi dibuat tertulis," tambahnya.

Selain itu kata Kaharuddin, pada PP sebelumnya mengatur selain hukuman ringan, juga sedang hingga berat tergantung jenis pelanggarannya.

"Hukuman sedang seperti menunda kenaikan pangkat, menurunkan pangkat satu tingkat atau gaji berkala kita tunda. Kalau sudah berat ya menurunkan pangkat tiga tahun atau menunda kenaikan pangkat selama tiga tahun," ucapnya.

Bahkan, lebih hukuman berat lainnya yang dapat diberikan kepada pegawai yang tidak disiplin yakni menonjobkan atau memberhentikan dengan hormat maupun tidak dengan hormat.

Namun, ia beberkan tahun 2021 di Nunukan belum ada pemberhentian pegawai.

"Paling banyak yang sudah kita lakukan berhentikan tidak dengan hormat. Tapi aturan itu ada proses penegakkannya. Tanun ini ada hukuman yang kami berikan kepada pegawai yakni menurunkan pangkat satu tahun. Kalau tahun lalu paling banyak kami berhentikan dengan tidak hormat karena kasus narkoba," ujarnya.

Menurutnya, ketidakdisplinan PNS mulai terasa selama pandemi Covid-19, lantaran diberlakukannya sistem WFH dan WFO.

Baca juga: Jadwal Speedboat di Pelabuhan Kayan II Rabu 15 September 2021, Tujuan Tarakan, Bunyu, dan Nunukan

Halaman
123
Sumber: Tribun Kaltara
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved