Breaking News:

Berita Bulungan Terkini

Aturan Daerah tak Sesuai, Bupati Bulungan Syarwani Minta Perda Garis Sempadan Bangunan Segera Revisi

Aturan daerah tak sesuai dengan kondisi di lapangan, Bupati Bulungan Syarwani minta Perda tentang Garis Sempadan Bangunan segera revisi.

TRIBUNKALTARA.COM/ MAULANA ILHAMI FAWDI
Bupati Bulungan Syarwani. 

TRIBUNKALTARA.COM, BULUNGAN - Aturan daerah tak sesuai dengan kondisi di lapangan, Bupati Bulungan Syarwani minta Perda tentang Garis Sempadan Bangunan segera revisi.

Bupati Bulungan Syarwani, meminta segera revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Garis Sempadan Bangunan (GSB), Pagar, Sungai, dan Pantai kepada dewan DPRD Kabupaten Bulungan.

Syarwani, menganalisa Perda Nomor 7 Tahun 2012 tidak sesuai dengan kondisi lokasi di lapangan, dan jika tidak segera direvisi, berdampak pada Izin Mendirikan Bangunan (IMB) secara konstruktif sebab termasuk hal tersebut bagian dari dalam persyaratannya.

Baca juga: Ingin Bantu Masyarakat Bulungan, Klinik Kasih Bunda Buka Pelayanan Tes PCR bagi Pelaku Perjalanan

“Kalau bangunan rumah atau gedung bertabrakan dengan peraturan daerah tentunya Izin Mendirikan Bangunan tidak bisa diterbitkan,” kata Syarwani kepada TribunKaltara.com Jumat (17/9/2021).

Orang nomor satu di Kota Ibadah Bulungan ini, Syarwani sudah memerintahkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU-PR) Bulungan, Bagian Hukum Setkab Bulungan serta Asisten II untuk melakukan kajian internal.

“Intinya hanya merubah revisi Perda saja,” ungkapnya.

Lebih lanjut, pihaknya berharap adanya koordinasi berkesinambungan dari DPRD Bulungan agar percepatan revisi, diharapkan bisa mempercepat, serta memudahkan pelayanan kepada masyarakat secara khusus dalam mendapatkan IMB.

“Usulan sudah kita sampaikan ke DPRD,” tegasnya kepada TribunKaltara.com

Syarwani mengkaji bahwa yang menjadi dasar untuk menerbitkan IMB ketika tidak ada kesesuaian letak lokasi pembangunan tentunya akan sulit diterbitkan.

“Kita tidak bisa memungkiri dan menutup mata. Misalnya, dari arah Sabanar Lama sampai Kampung Arab. Kemudian, ruas Jalan Pahlawan, Jalan Kolonel Soetadji dan Jalan Skip. Kalau kita melihat patok GSB sangat dekat dan masuk lingkungan masyarakat. Nah, ini yang harus kita kaji kembali,” ungkapnya.

Syarwani, berharap untuk memudahkan masyarakat dapat IMB, tindakan revisi peraturan daerah juga bisa berdampak perubahan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Konsekuensi memberikan izin ini kan ada pajak dan retribusi yang harus dikeluarkan. Jadi, ini juga akan berdampak terhadap pendapatan,” bebernya.

Pada waktu bersamaan juga, TribunKaltara.com berkunjung ke ruang kerja Ketua DPRD Bulungan, Kilat Bilung mengatakan, usulan revisi ini akan terlebih dahulu dilakukan pembahasan bersama Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) di Kantor DPRD.

Baca juga: Dukung Penggunaan Aksesoris Lokal, Gubernur Kaltara Kenakan Songkok Bulungan dan Kalung Dayak

“Nanti kita sampaikan apa yang sudah disampaikan Bapak Bupati itu. Kalau memang itu harus kita revisi kenapa tidak,” kata Ketua DPRD Kilat Bilung.

Ketua DPRD Kilat Bilung juga mengatakan kepada rekan media, bahwa Perda yang ada sekarang ini tidak revelan dan ia akan bahas dahulu dengan Bapemperda.

“Iya, sudah tidak relevan lagi. Tetapi, hal ini kita sampaikan dahulu ke Bapemperda,” tutupnya.

Penulis : Georgie Sentana Hasian Silalahi

Jangan Lupa Like Fanpage Facebook TribunKaltara.com

Follow Twitter TribunKaltara.com

Follow Instagram tribun_kaltara

Subscribes YouTube Tribun Kaltara Official

Sumber: Tribun Kaltara
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved