PR Besar Jenderal Calon Panglima TNI Suksesor Hadi Tjahjanto, PDIP Singgung Konflik TNI-Polri

TRIBUNKALTARA.COM - Berikut pekerjaan rumah (PR) besar Jenderal calon Panglima TNI suksesor Hadi Tjahjanto, PDIP singgung konflik TNI-Polri.

Jelang pergantian kursi Panglima TNI, beberapa nama mulai mencuat sebagai pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto yang akan pensiun.

Deretan Jenderal yang berpeluang duduk di kursi Panglima TNI yakni, KSAD Prakarsa, KSAL Yudo Margono, dan Kepala Staf Umum TNI Angkatan Darat Eko Margiyono.

Tetapi hingga berita ini ditulis, Presiden Jokowi belum menyerahkan nama calon Panglima TNI ke DPR.

Meski demikian, siapapun nanti yang akan menjabat Panglima TNI suksesor Hadi Tjahjanto, bakal menghadapi PR besar.

Hal ini disinggung Politisi PDIP, TB Hasanuddin dalam melihat tantangan Panglima TNI kedepan.

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDIP ini menjelaskan ada empat tugas yang harus dirampungkan suksesor Hadi Tjahjanto.

Termasuk salah satunya soal konflik TNI-Polri yang masih saja terjadi di level bawah alias prajurit.

Menurut TB Hasanuddin, Jenderal calon Panglima TNI harus mampu melanjutkan tugas membangun minimum essential force TNI.

"Tentu minimum essential force itu bisa saja berubah situasinya.

Dalam arti, perlu ada penguatan-penguatan berdasarkan ancaman di lingkungan, baik geopolitik maupun geostrategi," kata TB Hasanuddin dalam diskusi dialektika demokrasi bertajuk "Tantangan Besar Panglima TNI Baru" di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (16/9/2021).

Baca juga: Sosok Bedali Harefa, Atasannya Calon Kuat Panglima TNI, Staf Ahli KSAD Ini Akhirnya Pecah Bintang

Kemudian, meningkatkan profesionalisme prajurit TNI.

Hal itu bisa dilakukan dengan meningkatkan frekuensi latihan dan pendidikan prajurit TNI dalam rangka menghadapi setiap ancaman ke depan.

"Dari profesionalisme yang kita sekarang sudah miliki, harus naikkan lagi.

Karena kita tidak bisa lagi, para prajurit TNI itu memiliki kemampuan yang asal-asalan.

Sudah dilengkapi senjata yang bagus, ya tingkatkan profesionalismenya," ungkap politisi PDIP ini.

Ia pun membeberkan beberapa contoh pelatihan yang dapat dilakukan secara bertahap.

Mulai dari latihan perorangan, tingkat regu, tingkat pleton, hingga tingkat gabungan antara angkatan udara, laut maupun darat.

Selanjutnya, mantan perwira TNI itu meminta agar Panglima TNI yang baru bisa meningkatkan kedisiplinan prajurit.

Secara khusus TB Hasanuddin menyoroti masih adanya oknum prajurit TNI yang terlibat perkelahian dengan instansi lainnya yaitu kepolisian.

"Banyak kasus lah di mana-mana. Terakhir itu kalau tidak salah penyerangan kepolisian di Polsek Ciracas.

Kemudian melibatkan banyak prajurit dan lain sebagainya," ujarnya.

Menurut TB Hasanuddin, hal-hal tersebut harus dapat dihindari oleh tentara di bawah kepemimpinan Panglima TNI baru nantinya.

Oleh karena itu, kedisiplinan prajurit TNI harus mendapatkan perhatian besar.

Selain itu, Panglima TNI yang baru juga harus mampu meningkatkan kedisiplinan para prajurit agar terhindar dari penyalahgunaan obat-obat terlarang atau narkotika.

"Banyak juga kasus-kasus bahkan sampai kejahatan lain seperti perkosaan, pedofil.

Ini tidak boleh terjadi di prajurit," ungkapnya.

Terakhir, yang juga perlu mendapatkan perhatian yaitu terkait kesejahteraan para prajurit TNI.

Ia menyoroti utamanya soal asupan makanan para prajurit TNI agar dapat ditambah demi menciptakan kesejahteraan tentara.

"Bagaimana pun, the man behind the gun. Prajurit lah yang diutamakan di belakang senjata.

Senjata apapun seperti modern, dengan hi-tech dengan teknologi tinggi, tapi juga prajuritnya harus mendapatkan perhatian, terutama meningkatkan kesejahteraan," sarannya.

Diketahui, sosok yang akan menggantikan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto tak kunjung terkuak.

Marsekal Hadi Tjahjanto akan memasuki masa pensiunnya pada November 2021.

Baca juga: Yudo Margono dan Andika Perkasa Disebut Jadi Calon Kuat Panglima TNI, Anggota DPR Singgung Peluang

Reaksi DPR soal nama calon Panglima TNI yang beredar

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid turut angkat bicara soal beredarnya nama-nama calon Panglima TNI menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto.

Meutya Hafid menyatakan hingga saat ini DPR belum menerima surat dari Presiden Joko Widodo soal calon pengganti Hadi Tjahjanto sebagai orang nomor satu di TNI.

Meutya Hafid menyatakan dirinya dalam beberapa hari terakhir memang telah menerima berbagai pertanyaan dari berbagai lapisan masyarakat mengenai siapa calonya Panglima TNI dan siapa yang akan didukung oleh DPR maupun fraksi Golkar.

Pertanyaan yang muncul kepada dirinya sebagai Ketua Komisi I DPR juga mengenai kapan DPR akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon Panglima TNI pengganti Jenderal Hadi Tjahjanto.

"Soal dukungan pemilihan Panglima TNI ini sepenuhnya hak prerogatif presiden, kami akan mendukung.

Presiden paling tahu akan menunjuk siapa sesuai kebutuhan bangsa," kata Ketua Komis I DPR Meutya Hafid.

Meutya Hafid yang juga Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini DPP Partai Golkar ini menegaskan saat ini DPR masih menunggu surat resmi dari presiden.

"Presiden paling tahu, beliau akan menunjuk siapa dilatarbelakangi kebutuhan dan kepercayaan sebagai panglima tertinggi," katanya.

Menanggapi nama-nama yang sedang beredar Meutya menyampaikan bahwa semua calon yang mengerucut dan disebut sebut di media massa memiliki kompetensi.

Seperti kita tahu beberapa nama yang muncul dan disebut-sebut sebagai calon kuat untuk menjabat Panglima TNI diantaranya adalah Kepala Staf Angkatan Darat Andika Prakarsa, Kepala Staf Angkatan Laut Yudo Margono, dan Kepala Staf Umum TNI Angkatan Darat Eko Margiyono.

Meutya tampak sangat hati-hati menyebutkan nama-nama yang sedang beredar tersebut bahkan dirinya menyatakan bahwa penyebutan urutan nama bukanlah sebagai bentuk dukungan.

Bagi Meutya, baik Kepala Staf Angkatan Darat Andika Prakarsa, Kepala Staf Angkatan Laut Yudo Margono, dan Kepala Staf Umum TNI Angkatan Darat Eko Margiyono semua merupakan putra terbaik bangsa.

"Semua berkompeten, tinggal presiden nanti sesuai kebutuhan dan kepercayaan beliau yang mampu untuk mengatasi tantangan tantangan ini siapa," katanya.

Baca juga: Profil Letjen TNI Eko Margiyono yang Namanya Masuk dalam Bursa Calon Panglima TNI

Soal apakah uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI pengganti Jenderal Hadi Tjahjanti akan dilakukan dalam waktu dekat? Meutya membenarkan.

"Betul dalam waktu dekat fit and proper test akan dilakukan," katanya.

Hanya saja Meutya menjelaskan berdasarkan Undang-Undang No 34 Tahun 2004 (UU TNI) masa pensiun oleh Hadi Tjahjanto Bukan hari tanggal kelahiran tapi pada hari terakhir di bulan kelahiran November.

Artinya jika kelahiran Hadi Tjahjanto 8 November artinya ada waktu sampai akhir November 2021 sebelum Panglima TNI Hadi Tjahjanto memasuki masa pensiun.

Meutya juga menyampaikan berdasarkan Pasal 13 ayat (6) UU No 34 Tahun 2004 menyatakan, "Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap calon Panglima yang dipilih oleh Presiden, disampaikan paling lambat 20 (dua puluh) hari tidak termasuk masa reses, terhitung sejak permohonan persetujuan calon Panglima diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat,"

Artinya DPR diberikan tenggat waktu selama 20 hari di luar masa reses. Dengan asumsi DPR masuk masa reses tanggal 7-10 Oktober 2021, maka surat dari Presiden untuk pencalonan Panglima TNI pengganti Jenderal Hadi Tjahjanto bisa masuk saat itu

"Atau awal masa sidang DPR berikutnya awal November. Dua-duanya masih bisa.

Mudah mudahan dalam waktu dekat kami akan menerima surat dari Presiden tersebut," ucap Meutya Hafid.

(*)

Jangan Lupa Like Fanpage Facebook TribunKaltara.com

Follow Twitter TribunKaltara.com

Follow Instagram tribun_kaltara

Subscribes YouTube Tribun Kaltara Official

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Calon Panglima Baru Diharapkan Dapat Selesaikan 4 Tugas Ini", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2021/09/16/19251591/calon-panglima-baru-diharapkan-dapat-selesaikan-4-tugas-ini?page=all#page2.
Penulis : Nicholas Ryan Aditya
Editor : Dani Prabowo

dan

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul "Beredar nama calon panglima TNI meski presiden belum kirimkan surat ke DPR,"
https://nasional.kontan.co.id/news/beredar-nama-calon-panglima-tni-meski-presiden-belum-kirimkan-surat-ke-dpr?page=all