Warga Pro Pembangunan Pusat Pemerintahan di KTT Minta Nama Bundaran HU Diganti, Ini Respon Jamhari

TRIBUNKALTARA.COM, TANA TIDUNG - Ketua DPRD Tana Tidung, Jamhari merespons soal penamaan salah satu ikon Kabupaten Tana Tidung, yang biasa disebut Bundaran Haji Undunsyah (HU).

Diketahui, terkait penamaan ini pun masuk dalam isi tuntutan massa aksi yang tergabung dalam aliansi Masyarakat Pro Pembangunan dan Pengguna Lahan Bundaran (MP3LB).

Yang mana, dalam tuntutan tersebut meminta untuk mengganti nama Bundaran. Begitu pula dalam risalah hasil hearing MP3LB bersama DPRD Tana Tidung, yang menyatakan untuk mengganti nama Bundaran.

Baca juga: DPRD Tana Tidung Tandatangani Tuntutan Warga Pro Pembangunan Pusat Pemerintahan, Berikut Daftarnya 

Jamhari mengatakan, terkait nama Bundaran akan didiskusikan pihaknya

Terkait nama Bundaran itu, nanti akan kita diskusikan bersama DPRD dan tokoh-tokoh masyarakat. Cocoknya Bundaran itu dinamakan apa," ujarnya, Kamis (30/9/2021).

Baca juga: Aksi Damai di DPRD Tana Tidung, MP3LB Dukung Pembangunan Pusat Pemerintahan di Kawasan Bundaran HU

Sebelumnya, Koordinator Lapangan aksi MP3LB, Arman mengatakan, penamaan suatu aset pemerintah harusnya melalui peraturan daerah atau Perda.

"Dan penamaan Bundaran itu ternyata memang belum ada Perdanya. Jadi itu seperti kebiasaan masyarakat saja menyebutnya seperti itu.

Kami juga sudah tanyakan ke DPRD, ternyata betul belum ada Perdanya terkait penamaan Bundaran itu. Makanya, kami juga menginginkan penamaan Bundaran itu," jelasnya.

Bahkan dirinya pun, tidak akan mau menyebut nama Bundaran yang selama ini disebut-sebut masyarakat dengan sebutan Bundaran HU.

Baca juga: Aksi Damai Dukung Pusat Pemerintahan di Bundaran HU, MP3LB: Banyak yang Sebut KTT Seperti Palestina

"Saya juga tidak akan mau menyebutnya. Karena saya tau belum ada Perda terkait penamaan Bundaran itu," katanya.

(*)

Penulis: Risnawati