Breaking News:

Berita Malinau Terkini

Disnaker Kabupaten Malinau Terima 208 Laporan PHK, Meningkat Dibanding Tahun Lalu

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Malinau menerima ratusan laporan pemutusan hubungan kerja sejak awal 2021.

Penulis: Mohamad Supri | Editor: Junisah
TRIBUNKALTARA.COM/ MOHAMMAD SUPRI
Rapat penyelesaian hubungan industrial di Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, beberapa hari lalu 

TRIBUNKALTARA.COM, MALINAU - Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Malinau menerima ratusan laporan pemutusan hubungan kerja sejak awal 2021.

Berdasarkan Data Disnaker Malinau, sejak awal tahun 2021 terhitung Januari hingga Oktober 2021, sebanyak 208 laporan PHK diterima pihaknya.

Kepala Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Disnaker Malinau, Ferry Runtuwene menerangkan data tersebut merupakan akumulasi laporan yang diperoleh dari perusahaan yang beroperasi di Malinau.

Baca juga: Dapat PHK Perusahaan di Malaysia, 16 PMI Kembali ke Tanah Air Melalui Jalur Ilegal di Krayan Nunukan

"Sejak awal tahun, terhitung Januari hingga Oktober 2021, laporan yang kami terima ada 208 kasus PHK. Laporan PHK wajib disampaikan pihak perusahaan kepada Disnaker," ujarnya kepada TribunKaltara.com, Senin (11/10/2021).

Dari total 208 laporan tersebut, sebanyak 10 aduan perselisihan hubungan industrial yang ditangani Disnaker Malinau.

Baca juga: Ini Syarat PPDB SD dan SMP di Tarakan Jalur Afirmasi, Wajib Cantumkan KIP, PHK, dan Surat BPBD

Ferry mengatakan dari 10 aduan PHI tersebut, 9 diantaranya berhasil diselesaikan pihaknya, sedang satu kasus berlanjut ke Disnaker Provinsi Kaltara.

Menurutnya, tahun ini laporan kasus PHK lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Namun aduan PHI yang diterima pihaknya cenderung menurun.

Rapat penyelesaian hubungan industrial di Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, beberapa hari lalu.
Rapat penyelesaian hubungan industrial di Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, beberapa hari lalu. (TRIBUNKALTARA.COM/ MOHAMMAD SUPRI)

"Memang sedikit lebih banyak dibanding tahun lalu, karena belum genap setahun sudah ada 208 laporan. Tapi kasus PHI menurun, kebanyakan diselesaikan melalui perundingan di internal perusahaan," katanya.

Rata-rata sengketa hubungan industrial yang diterima Disnaker berkaitan hak-hak pekerja setelah perusahaan atau pemberi kerja melakukan PHK.

Baca juga: Tahun Ini Disnakertrans Berau Sebut Tak Ada Perusahaan Lakukan PHK, Awal Pandemi Covid-19 Banyak

Ferry mendorong agar pemberi kerja memenuhi hak-hak pekerja utamanya berkaitan dengan hak-haknya sesuai ketentuan UU Ketenagakerjaan.

(*)

Penulis : Mohammad Supri

Sumber: Tribun Kaltara
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved