Breaking News:

Berita Malinau Terkini

Terima 10 Aduan Pekerja, Dinas Ketenagakerjaan Malinau Wajibkan Perusahaan Lapor PHK Karyawan

Terima 10 aduan pekerja, Dinas Ketenagakerjaan atau Disnaker Malinau wajibkan perusahaan lapor PHK karyawan.

Penulis: Mohamad Supri | Editor: M Purnomo Susanto
TRIBUNKALTARA.COM/MOHAMMAD SUPRI
Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Malinau, Jalan Pusat Pemerintahan, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. (TRIBUNKALTARA.COM/MOHAMMAD SUPRI) 

TRIBUNKALTARA.COM, MALINAU - Terima 10 aduan pekerja, Dinas Ketenagakerjaan atau Disnaker Malinau wajibkan perusahaan lapor PHK karyawan.

Sepaniang tahun 2021 Dinas Ketenagakerjaan menerima 10 aduan perselisihan hubungan industrial (PHI).

Kepala Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Disnaker Malinau, Ferry Runtuwene mengatakan tiap perusahaan diwajibkan melaporkan PHK ke Disnaker Malinau.

Baca juga: Sektor Usaha Lesu Selama Pandemi Covid-19, Ratusan Warga Malinau Dibekali Keterampilan Berwirausaha

"Perusahaan wajib menyampaikan laporan PHK, sesuai aturan hukumnya wajib disampaikan kepada dinas terkait yakni Disnaker Malinau. Tahun ini, ada 208 laporan PHK kita terima," ujarnya kepada TribunKaltara.com, Senin (11/10/2021).

Hingga Oktober 2021, Disnaker Malinau menerima 10 aduan perselisihan hubungan industrial.

Ferry mengatakan rata-rata perselisihan berkaitan dengan PHK sepihak yang berdampak pada hak-hak pekerja. Utamanya bagi pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu.

"Di Malinau, biasanya pekerja mengadukan hak-hak yang wajib dipenuhi perusahaan karena PHK. Yang paling sering di Malinau soal PKWT. Karena ada perbedaan persepsi hak antara pemberi kerja dan pekerja," katanya.

Baca juga: Disnaker Kabupaten Malinau Terima 208 Laporan PHK, Meningkat Dibanding Tahun Lalu

Ferry menjelaskan bahwa peran Disnaker dalam menangani PHI bukanlah untuk menghakimi salah-benar pihak yang bersengketa.

Melainkan mempertemukan persepsi, mana yang merupakan kewajiban dan hak berdasarkan ketentuan peraturang perundang-undangan.

(*)

Penulis : Mohammad Supri

Jangan Lupa Like Fanpage Facebook TribunKaltara.com

Follow Twitter TribunKaltara.com

Follow Instagram tribun_kaltara

Subscribes YouTube Tribun Kaltara Official

Sumber: Tribun Kaltara
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved