Breaking News:

Berita Kaltara Terkini

Presiden RI Joko Widodo akan Resmikan Green Industrial Park di Kaltara, Ini Respon Bupati Bulungan

Presiden RI Joko Widodo direncanakan akan meresmkian kawasan green industrial park di Kaltara pada November mendatang.

Penulis: Maulana Ilhami Fawdi | Editor: Junisah
TRIBUNKALTARA.COM/ GEORGIE SENTANA HASIAN SILALAHI
Bupati Bulungan Syarwani (14/10/2021). 

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR - Presiden RI Joko Widodo direncanakan akan meresmkian kawasan green industrial park di Kaltara pada November mendatang.

Kawasan industri yang menghasilkan produk hijau dari energi hijau di atas lahan seluas 20.000 hektar tersebut, diklaim sebagai yang pertama di dunia.

Di mana untuk energi hijau nantinya dihasilkan dari hydroenergy atau pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang berasal dari aliran Sungai Kayan.

Baca juga: Pembangunan PLTA Sungai Kayan di Peso Bulungan Tetap Berjalan, Khaeroni: Gudang Ledak Juga Sudah Ada

Menanggapi hal tersebut, Bupati Bulungan Syarwani mengatakan konsep green industrial park yang dicanangkan Presiden Jokowi tidak terlepas dari pembangunan proyek strategis nasional berupa kawasan industri dan pelabuhan internasional atau KIPI di Tanah Kuning Mangkupadi Bulungan.

Menurutnya, kebutuhan energi dari KIPI tersebut nantinya disuplai dengan energi hijau yang dihasilkan dari PLTA Kayan.

Baca juga: Presiden Joko Widodo Inginkan Hutan Mangrove di Kalimantan Utara Jadi Ikon Indonesia

"Target utamanya itu Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional, tapi nanti pembangunannya akan bersamaan dan paralel," kata Bupati Bulungan Syarwani, Kamis (14/10/2021).

"Karena KIPI itu dibangun, pasti butuh ebergi dan tentu sumber energi utamanya di PLTA itu," tambahnya.

Bupati Bulungan Syarwani
Bupati Bulungan Syarwani (TRIBUNKALTARA.COM/ MAULANA ILHAMI FAWDI)

Hingga kini Bupati Syarwani menjelaskan, progres pembangunan PLTA Kayan masih terus berjalan, salah satunya yang kini telah dilakukan oleh PT KHE selaku investor PLTA Kayan.

Terkait perizinan izin pinjam pakai kawasan hutan atau IPPKH yang belum dikantongi oleh PT KHE, pihaknya menyerahkan hal tersebut kepada pemerintah pusat dalam hal ini BKPM yang memiliki kewenangan pemberian izin.

Baca juga: Sudah Dipresentasikan FFI, Bupati Bulungan Syarwani Sambut Baik 2 Investor Ingin Bangun PLTA

"Itu silahkan diurus oleh para calon investor ya, jadi ada kewenangan yang memanvg ada di tingkat kabupaten tapi ada juga yang perizinan lainnya yang dikeluarkan pemerintah pusat,"

Halaman
12
Sumber: Tribun Kaltara
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved