Segera Rampungkan Gedung Sekretariat Provinsi Kaltara, BKAD Sebut Untuk Tekan Biaya Sewa

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR - Pihak Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kaltara mengatakan penyelesaian pembangunan Gedung Sekretariat Provinsi Kaltara menjadi prioritas dalam APBD 2022 mendatang.

Menurut Kepala BKAD Kaltara Denny Harianto, diprioritaskannya penyelesaian gedung tak terlepas dari besarnya biaya sewa dan operasional gedung bagi organisasi perangkat daerah atau OPD yang belum memiliki kantor sendiri.

Sehingga, bila Gedung Setprov selesai dibangun dan dapat difungsikan maka biaya sewa kantor dapat ditekan.

Baca juga: PUPR Kaltara Sebut Pembangunan Gedung Sekretariat Provinsi 80 Persen, Datu: Target Selesai Bulan 11

"Gedung Setprov itu prioritas kita," kata Denny Harianto, Jumat (5/11/2021).

"Karena ini untuk menekan pembiayaan operasional dan sewa kita, karena kalau semakin banyak yang disewa semakin besar juga biayanya, jadi itu yang kita tekan," terangnya.

Baca juga: BKAD Kaltara Kejar Sertifikasi Aset Tanah Pemprov, Denny Harianto Sebut 59 Bidang dalam Proses

Kendati tidak merinci Kantor OPD mana saja, Denny menjelaskan, bahwa biaya sewa satu gedung kantor dapat menghabiskan biaya hingga ratusan juta rupiah per tahunnya.

Di mana biaya tersebut belum termasuk biaya operasional dan perawatan gedung kantor.

"Rata-rata satu kantor itu ratusan juta, dan ada berapa OPD yang masih sewa, jadi kita prioritaskan selesai bangunan itu OPD bisa berkantor di gedung itu," ujarnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Permukiman (DPUPR Perkim) Kaltara Datu Iman Suramenggala menyampaikan, Gedung Setprov Kaltara dapat difungsionalkan pada 2022 mendatang.

Baca juga: Realisasi Belanja Sudah 51,1 Persen, Kepala BKAD Kaltara Denny Harianto: Satu Bulan Terakhir Gas Pol

Ia memastikan penggunaan gedung setinggi 4 lantai tersebut dapat dimulai tahun depan, setelah nantinya anggaran penyelesaian gedung masuk dalam KUA-PPAS APBD 2022.

"Tahun depan Insya Allah sudah fungsional," kata Datu Iman Suramenggala.

"Anggaran tahun depan kita masih menunggu KUA-PPAS, kalau untuk tahun ini kita anggarkan 80 Miliar dan ini sudah 80 persen," ujarnya.

(*)

Penulis: Maulana Ilhami Fawdi