Breaking News:

Berita Kaltara Terkini

4.700 Hektare Lahan Pembangunan KIPI Masih HGU Perusahaan, DPUPR Kaltara Beber Proses Penyelesaian

4.700 hektare lahan pembangunan KIPI masih HGU perusahaan, DPUPR Kaltara beber proses penyelesaian.

TRIBUNKALTARA.COM / MAULANA ILHAMI FAWDI
Desa Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur Bulungan, lokasi dimana nantinya pembangunan KIPI dilaksanakan (TRIBUNKALTARA.COM/MAULANA ILHAMI FAWDI) 

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR - 4.700 Hektare lahan pembangunan KIPI masih HGU perusahaan, DPUPR Kaltara beber proses penyelesaian.

Sebanyak 4.700 hektare lahan yang berada di lokasi pembangunan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning Mangkupadi, masih merupakan hak guna usaha (HGU) perusahaan.

Baca juga: Hasil SKD Tunjukan Masih Ada Formasi Kosong CPNS, BKD Kaltara Sebut Kemungkinan Terisi Otomatis

HGU tersebut dipegang oleh PT BCAP yang bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit.

Menurut Kabid Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataaan Ruang dan Permukiman (DPUPR Perkim) Kaltara Panji Agung, pembebasan lahan tersebut nantinya menggunakan skema business to business (B to B).

Dengan demikian, pihak pemerintah tidak ikut serta dalam proses pembebasan lahan di KIPI yang masih menjadi HGU perusahaan.

Pihak PT BCAP sebagai pemegang HGU, nantinya akan melepaskan HGU-nya yang beririsan dengan kawasan KIPI.

Baca juga: Soal Formasi CPNS Kaltara yang Masih Kosong Usai SKD Digelar, BKD Sebut Kemungkinan Terisi Otomatis

Kemudian luasan lahan yang dilepaskan dan menjadi lahan bebas tersebut, nantinya akan diajukan menjadi hak guna bangunan (HGB) oleh pihak investor di KIPI Tanah Kuning Mangkupadi.

"Yang punya HGU itu PT BCAP, dan besarannya itu sekitar 4.700 hektar yang masuk ke dalam wilayah KIPI," kata Panji Agung, Minggu (14/11/2021).

"Jadi nanti HGU itu dilepas menjadi lahan bebas, dari lahan bebas nanti perusahaan ajukan izin lokasi dan dari sana nanti diberikan HGB," ujarnya.

Menurut Panji Agung, proses pembebasan lahan antara PT BCAP dengan investor di KIPI seperti PT KIKI telah diketahui oleh pihak pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian ATR BPN.

Mengingat nantinya proses pemberian HGB di kawasan proyek strategis nasional seperti halnya KIPI, diberikan oleh Kementerian ATR BPN.

Baca juga: Seleksi Kompetensi Bidang CPNS Kaltara Dimulai Tahun Ini, BKD Mengaku Terus Lakukan Persiapan

"HGU yang punya BCAP nanti mereka kerja sama dengan PT KIKI, dan mereka sudah komunikasi juga dengan Pemerintah Pusat akan selesaikan secara B to B, dan itu tidak ada masalah," terangnya.

"Lalu kalau perubahan menjadi HGB nanti itu kewenangannya dari Kementerian ATR," tuturnya.

Penulis: Maulana Ilhami Fawdi

Sumber: Tribun Kaltara
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved