Breaking News:

Berita Nasional Terkini

Pimpin Raker Bahas Pemilu 2024, Fernando Sinaga Minta KPU Jangan Terjerat Kasus Korupsi Lagi

Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia ( DPD RI ) menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia.

Editor: Amiruddin
HO/Fernando Sinaga
Wakil Ketua Komite I DPD RI, Fernando Sinaga 

TRIBUNKALTARA.COM – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia ( DPD RI ) menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia ( Bawaslu RI ) pada Senin (15/11) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan.

Awalnya Raker ini mengundang Komisi Pemilihan Umum ( KPU ), namun sayangnya Ketua dan jajaran pimpinan KPU berhalangan hadir.

Baca juga: Dibuka Ketua DPD RI, Senator Asal Kalimantan Utara Fernando Sinaga Ikuti Kadin Jatim Golf Tournament

Dalam Raker yang diselenggarakan secara hybrid ini, membahas persiapan Pemilu 2024 dan Pilkada Serentak pada 2024 yang akan datang.

"Pemilu dalam UU Penyelenggaraan Pemilu, telah diatur terkait kewenangan KPU RI, Bawaslu RI dan DKPP RI sebagai penyelenggara pemilu dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki," demikian diungkapkan Wakil Ketua Komite I DPD RI, Fernando Sinaga yang memimpin jalannya Raker tersebut.

Dalam rilisnya, Fernando Sinaga mengatakan dirinya bersama anggota Komite I DPD RI lainnya mendesak Bawaslu RI dan KPU untuk tidak lagi terjerat pada kasus korupsi di penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024.

“Kami ingin KPU dan Bawaslu bekerja sesuai regulasi yang ada, jangan lagi ada tindak pidana korupsi seperti yang terjadi pada pemilu–pemilu sebelumnya.

Sayang sekali di Raker ini KPU tidak hadir, sebenarnya saya ingin mendapatkan penjelesan dari KPU tentang langkah KPU dalam pencegahan korupsi disetiap tahapan pemilu”, tegas Fernando Sinaga yang berasal dari daerah pemilihan Provinsi Kalimantan Utara ini.

Baca juga: Gelar Raker Bersama Sejumlah Menteri, Fernando Sinaga Ungkap Tuntutan Pansus Guru Honorer DPD RI

Menanggapi pernyataan Fernando Sinaga, Anggota Bawaslu RI, Ratna Dewi Pettalolo mengatakan, dalam proses penegakan hukum, Bawaslu punya kewenangan untuk menerima laporan dan temuan.

Tetapi dalam penyelesaian proses penanganan harus berkaitan dengan pihak lain dan seringkali tidak sejalan karena aturan tidak firm. (*)

Sumber: Tribun Kaltara
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved