Breaking News:

Berita Malinau Terkini

Biaya Hidup Tinggi, Serikat Pekerja di Kabupaten Malinau Minta UMK Tahun 2022 Naik 10 Persen

Serikat pekerja di Kabupaten Malinau Provinsi Kaltara mengusulkan kenaikan upah minimum disesuaikan dengan kebutuhan hidup layak.

Penulis: Mohamad Supri | Editor: Junisah
TRIBUNKALTARA.COM/ MOHAMMAD SUPRI
ilustrasi, Aktivitas tenaga kerja di Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, beberapa hari lalu. 

TRIBUNKALTARA.COM, MALINAU - Serikat pekerja di Kabupaten Malinau mengusulkan kenaikan upah minimum disesuaikan dengan kebutuhan hidup layak.

Ketua Serikat Pekerja Perkebunan dan Kehutanan Malinau, Samuji Sitorus mengusulkan kenaikan upah minimum kabupaten (UMK) tahun 2022.

Menurutnya, kenaikan tersebut bukan tanpa dasar. Sebab, seharusnya UMK Malinau disesuaikan dengan kebutuhan hidup layak (KHL) yakni sebesar Rp 5 juta.

Baca juga: Belum Pastikan Kenaikan, Gubernur Kaltara Zainal A Paliwang Nyatakan UMP 2022 Diumumkan Pekan Ini

"Setiap tahun kita usulkan kenaikan. Karena berdasarkan hasil survei tahun 2017 lalu, kebutuhan hidup layak di Malinau Rp 5 juta, dan saat ini UMK masih Rp 3,1 juta," ujarnya melalui telepon seluler, Kamis (18/11/2021).

Tahun 2021 Upah Minimum Kabupaten Malinau tidak mengalami kenaikan, sama dengan tahun sebelumnya yakni sebesar Rp 3.185.837.

Baca juga: Penetapan UMK Tarakan Masih Dibahas, Dua Kali Dilakukan Pertemuan Serikat Buruh Tak Hadir

Saat ini, penetapan UMK 2022 Malinau masih menunggu penetapan UMP Kaltara yang rencananya akan ditetapkan selambat-lambatnya 20 November 2021.

"Harus ada kenaikanlah tahun ini. Idealnya naik 10 hingga 15 persen jika mengacu indikator KLH Malinau. Kita berharap penetapan upah nanti mempertimbangkan biaya hidup dan kondisi ekonomi pekerja," ungkapnya.

Berdasarkan PP 36/2021 tentang Pengupahan, penetapan upah minimum berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. Meliputi paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja dan median upah.

Baca juga: Soal Apakah Ada Kenaikan UMK Tahun 2022, Begini Penjelasan Kepala Dinaskertran Kabupaten Tana Tidung

Aturan tersebut juga menyebutkan ketentuan penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota berdasarkan syarat tertentu. Yakni perumbuhan ekonomi dan inflasi di daerah.

(*)

Penulis : Mohammad Supri

Sumber: Tribun Kaltara
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved