Blak-blakan! Ada Pihak Minta Majelis Ulama Indonesia Dibubarkan, Ini Kata Menko Polhukam Mahfud MD

"Sesuai dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila," terang Mahfud MD.

Baca juga: Densus 88 Tangkap Seorang Kepala Sekolah di Lampung, Diduga Terkait Teroris Jaringan Jamaah Islamiah

Untuk itu, kata Mahfid MD, meskipun MUI bukan lembaga negara, tetapi MUI memiliki fungsi-fungsi yang melekat kepadanya sebagai institusi.

"Ada undang-undang tentang jaminan produk halal itu memerlukan MUI. Ada undang-undang perbankan syariah juga menyebut juga harus ada MUI-nya," kata Mahfud MD.

Sehingga tidak bisa dibubarkan begitu saja.

Menurut Mahfud, oknum seperti itu tidak hanya bercongkol ditubuh MUI saja, melainkan juga ada di mana-mana.

Oleh karena itu, Mahfud MD meminta masyarakat untuk membantu pemerintah demi memberantas terorisme.

"Justru kita (harus bisa) menyelusup dan menelisik ke berbagai tempat. Karena bukan hanya di MUI saja, di tempat lain juga banyak. Orang-orang seperti itu di mana-mana ada dan harus kita atasi bersama," pinta Mahfud MD.

Mengenai Densus 88 yang dituding bertindak berlebihan dan menangkap orang sembarangan, Mahfud MD juga turut angkat bicara.

Menurut Mahfud MD, anggapan tersebut itu berlebihan.

Mengingat, pemerintah dengan Majelis Ulama berhubungan dekat dan saling berkomunika satu sama lain demi melawan terorisme.

"Densus juga sering dituding bertindak berlebihan, menangkap orang sembarangan kemudian melanggar Marwah Majelis Ulama sehingga seakan-akan pemerintah itu diperhadapkan sedang bersitegang dengan Majelis Ulama, tidaklah."

"Adapun Densus itu sudah melakukan survei yang sudah lama. Itu semua hanya dibuntuti pelan-pelan Karena kalau langsung nangkap, nanti berlebihan, dikira asal tangkap," terang Mahfud MD.

Bahkan, penangkapan tersebut harus sesuai prosedur dengan dilengkapi adanya bukti-bukti yang lengkap.

Baca juga: Profil Irjen Pol Rudy Sufahriadi, Komandan yang Pimpin Operasi Perburuan Teroris Ali Kalora

"Sebelum buktinya cukup kuat (Densus) tidak boleh menangkap terorisme itu."

"Karena UU 5 tahun 18 itu adalah hukum khusus untuk teroris dengan treatment-treatment khusus juga dan tidak boleh sembarangan."