Breaking News:

Berita Malinau Terkini

Penyesuaian Dijadwalkan Pekan Ini, Pemulihan Ekonomi Jadi Pertimbangan Penetapan UMK 2022 Malinau

Penyesuaian dijadwalkan pekan ini, pemulihan ekonomi jadi pertimbangan penetapan UMK 2022 Malinau.

Penulis: Mohamad Supri | Editor: M Purnomo Susanto
TRIBUNKALTARA.COM/MOHAMMAD SUPRI
Ilustrasi - Sebanyak 52 pekerja kontruksi di Pelabuhan Kelapis Malinau beberapa waktu lalu. (TRIBUNKALTARA.COM/MOHAMMAD SUPRI) 

TRIBUNKALTARA.COM, MALINAU - Penyesuaian dijadwalkan pekan ini, pemulihan ekonomi jadi pertimbangan penetapan UMK 2022 Malinau.

Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Malinau dijadwalkan akan menggelar rapat penyesuaian UMK 2022 pekan ini.

Baca juga: Kapolres Malinau AKBP Reza Pahlevi Pimpin Sertijab 3 Pejabat Utama, Pindah Tugas ke Polda Kaltara

Rapat tersebut dijadwalkan pada Kamis 25 November 2021, untuk membahas penyesuaian nilai upah minimum kabupaten (UMK) Malinau tahun 2022.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Malinau, Iwan Darma Yuana menjelaskan rapat tersebut akan melibatkan seluruh komponen dewan pengupahan kabupaten.

Perhitungan dan penyesuaian besaran upah minimal ditentukan berdasarkan formula PP 36/2021 tentang Pengupahan.

Baca juga: Jadwal Speedboat Kaltara, Rute Malinau ke Tarakan Selasa 23 November 2021, Harga Tiket Rp 250 Ribu

"Perhitungan berdasarkan PP pengupahan terbaru. Penyesuaian rentang nilai upah minimum berdasarkan batas atas dan batas bawah," ujarnya, Selasa (23/11/2021).

Iwan Darma Yuana menjelaskan, batas atas dan batas bawah tersebut menjadi ambang batas minimal dan maksimal UMK.

Hal ini menurutnya meminimalisir kesenjangan upah. Rapat bersama yang dijadwalkan pekan ini akan menyepakati besaran UMK.

Menurutnya, besaran UMK 2022 perlu mempertimbangkan asas kemanfaatan baik bagi Pengusaha maupun bagi pekerja selama pemulihan ekonomi nasional.

Baca juga: Prakiraan Cuaca Kaltara Selasa 23 November 2021, BMKG: Hujan Ringan di Malinau Mulai Sore Ini

"Karena fungsi Disnaker Malinau tak lain untuk memediasi agar nilai upah minimum adil baik bagi pekerja maupun pengusaha.

Indikator pertimbangan nilai upah tentu wajib memperhatikan upaya pemulihan ekonomi kedua belah pihak," katanya.

(*)

Penulis : Mohammad Supri

Sumber: Tribun Kaltara
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved