Guru Penopang Sektor Pendidikan Malinau, PGRI Minta Kesejahteraan Guru Honorer Diperhatikan

TRIBUNKALTARA.COM, MALINAU - Proporsi tenaga pendidik dan kependidikan di Kabupaten Malinau berharap banyak pada tenaga guru kontrak atau guru honorer.

Utamanya bagi wilayah pedalaman dan perbatasan RI-Malaysia di Kabupaten Malinau, rasio guru dan murid dinilai jauh dari kata cukup.

Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Malinau, Mekhendri menilai hal tersebut diakibatkan kesenjangan SDM di luar wilayah perkotaan.

Baca juga: Cerita Guru Honorer dari Perbatasan RI-Malaysia 5 Kali Tes CPNS tak Berhasil, Ke-6 Lulus PPPK 2021

Selain proporsi, PGRI Malinau juga menilai kesejahteraan guru honorer sejak dulu telah disuarakan. Sebab, dari segi rasio, sekolah-sekolah lebih banyak mengandalkan tenaga kontrak.

"Inilah hal yang kita suarakan sejak lama. Karena kebanyakan guru-guru di Malinau adalah tenaga kontrak. Jika dihitung rasio guru dan murid, dari aspek jumlah, jauh dari kata cukup," ujarnya kepada TribunKaltara.com, Kamis (25/11/2021).

Baca juga: Gelar Raker Bersama Sejumlah Menteri, Fernando Sinaga Ungkap Tuntutan Pansus Guru Honorer DPD RI

Pengadaan guru kontrak di Malinau sebagian besar mengandalkan Dana Bantuan Operasional Sekolah atau Dana BOS untuk menutupi kekurangan tenaga pengajar di sekolah.

PGRI Malinau mengusulkan agar pemerintah memperhatikan kesejahteraan hidup guru kontrak. Menurutnya, ada banyak guru kontrak yang yang telah mengabdi puluhan tahun lamanya dengan nilai upah yang belum layak.

"Melalui peringatan Hari Guru Nasional, Kami berharap pemerintah bisa memperhatikan kesejahteraan guru-guru. Salah satunya terkait proporsi dan kesejahteraan hidup guru kontrak," ucapnya.

Mekhendri menambahkan, P3K Guru memberi titik terang terhadap kesejahteraan hidup guru kontrak. Sayangnya, mekanisme yang ada saat ini sulit dijangkau oleh guru-guru kontrak di Malinau.

Baca juga: Cerita Beth Lun, Peserta Tertua Pada Seleksi PPPK Nunukan, 18 Tahun jadi Guru Honorer di Perbatasan

"Kita minta ada keringanan persyaratan untuk P3K Guru, mulai dari passing grade, hingga pengecualian khusus bagi guru kontrak di pedalaman dan perbatasan. Mekanisme yang ada saat ini agak berat dipenuhi SDM kita," katanya.

Selain melalui jalur P3K Guru, PGRI Malinau turut mengusulkan pengadaan guru kontrak melalui program Pemerintah Daerah.

Hal tersebut menurutnya adalah solusi tercepat mengatasi kesenjangan jumlah tenaga pendidik dan kependidikan di pedalaman dan perbatasan Malinau.

(*)

Penulis : Mohammad Supri