Breaking News:

Berita Kaltara Terkini

Sekprov Kaltara Buka Peluang Dibuatkan Aturan SUSU, Suriansyah: Bisa Juga Peraturan Daerah

Puluhan buruh berunjuk rasa menuntut agar pihak Pemprov Kaltara menerapkan aturan penggunaan struktur skala upah sebagai acuan pengupahan di Kaltara.

Penulis: Maulana Ilhami Fawdi | Editor: Junisah
TRIBUNKALTARA.COM/ MAULANA ILHAMI FAWDI
Sekprov Kaltara Suriansyah (kedua dari kanan) saat menerima audiensi Aliansi Gerakan Buruh dan Mahasiswa Bersatu yang sebelumnya berunjuk rasa di Kantor Gubernur Kaltara, Kamis (25/11/2021). 

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR - Puluhan buruh berunjuk rasa menuntut agar pihak Pemprov Kaltara menerapkan aturan penggunaan struktur skala upah sebagai acuan pengupahan di Kaltara.

Perwakilan buruh dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Buruh dan Mahasiswa Bersatu diterima oleh pihak Pemprov Kaltara di Ruang Rapat Kantor Gubernur Kaltara.

Diketahui aliansi massa aksi terdiri dari Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Kaltara, Federasi Buruh Indonesia (FBI) Kaltara, dan organisasi mahasiswa yang berasal dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

Baca juga: Buruh Kaltara Unjuk Rasa Tuntut SUSU Segera Diterapkan, Musa: Naik 15 Ribu, Saya Ada Istri & Anak

Sekprov Kaltara Suriansyah menanggapi salah satu tuntutan buruh seperti halnya penerapan struktur skala upah (SUSU).

Menurutnya pihak Pemprov membuka peluang menerapkan aturan SUSU dalam bentuk surat instruksi kepada perusahaan hingga peraturan daerah atau Perda.

Baca juga: UMK Nunukan Diputuskan Naik 0,19 Persen, Serikat Buruh Menolak, Apindo: Itu Hal Wajar

"Struktur upah akan kita tindaklanjuti, memang perlu kita pertegas kembali," kata Suriansyah, Kamis (24/11/2021).

"Apakah perlu ada surat instruksi atau sampai Perda, memang kalau untuk Perda tentu harus ada kerja sama nanti dengan legislatif," tambahnya.

Massa aksi dari Aliansi Gerakan Buruh dan Mahasiswa Bersatu berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kaltara, Tanjung Selor, Kamis (25/11/2021)
Massa aksi dari Aliansi Gerakan Buruh dan Mahasiswa Bersatu berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kaltara, Tanjung Selor, Kamis (25/11/2021) (TRIBUNKALTARA.COM/ MAULANA ILHAMI FAWDI)

Selain struktur skala upah, Sekprov Kaltara Suriansyah juga menanggapi tuntutan buruh terkait masih kurangnya tenaga pengawas di Disnaker.

Suriansyah mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti lebih lanjut dengan pihak Disnaker Kaltara dan Disnaker di Kabupaten Kota.

Baca juga: Dewan Pengupahan Usul UMK Kota Tarakan Rp 3,7 Juta ke Gubernur Kaltara, Buruh Mengaku Kecewa

"Tenaga pengawas kita diskusikan lagi dengan Disnaker karena sekarang masih kurang," ujarnya.

"Karena memang kita sangat membutuhkan untuk penambahan tenaga pengawas ini," tuturnya.

Ia juga menyampaikan akan memerintahkan pihak Disnaker Kaltara untuk melakukan pembenahan internal agar pengawasan dapat lebih optimal.

Baca juga: Ribuan Buruh Gelar Aksi Demo, Serikat Pekerja Tuntut UMK Tarakan 2022 Naik Rp 50 Ribu

"Kalau ada kekurangan segera dibenahi semua, supaya ke depan Disnaker profresional," tuturnya.

(*)

Penulis: Maulana Ilhami Fawdi

Sumber: Tribun Kaltara
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved