Breaking News:

Berita Malinau Terkini

PGRI Tawarkan 2 Solusi Kesenjangan Tenaga Pendidik di Malinau, Berharap Pemda Bantu ke Kementerian

Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Malinau, Mekhendri menyampaikan dua solusi persoalan minimnya tenaga pendidik dan kependidikan di

Penulis: Mohamad Supri | Editor: Junisah
TRIBUNKALTARA.COM/ MOHAMMAD SUPRI
Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Malinau, Mekhendri menyampaikan dua solusi persoalan minimnya tenaga pendidik dan kependidikan di Malinau 

TRIBUNKALTARA.COM, MALINAU - Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Malinau, Mekhendri menyampaikan dua solusi persoalan minimnya tenaga pendidik dan kependidikan di Malinau.

Yakni melalui rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK Guru atau melalui penerimaan jalur guru kontrak Pemerintah Daerah.

Terkait usulan PPPK Guru, Mekhendri memaparkan tahun ini ada 290 formasi guru di Kabupaten Malinau. Namun hasil evaluasi, hanya sebagian kecil pendaftar yang mampu memenuhi nilai ambang batas minimal.

Baca juga: Guru Penopang Sektor Pendidikan Malinau, PGRI Minta Kesejahteraan Guru Honorer Diperhatikan

"Harus ada pemerataan guru, jadi direkrut tenaga kontrak agar seimbang. Konsen PGRI di Malinau terkait kemudahan syarat P3K, supaya ada penyederhanaan dan kemudahan seleksi," ujarnya, Minggu (28/11/2021).

PGRI Malinau meminta agar Pemerintah Daerah turut membantu menyampaikan hal tersebut kepada Kementerian terkait.

Baca juga: Jadi Irup HUT PGRI dan Hari Guru Nasional, Wali Kota Ingatkan Komitmen Guru Kader Generasi Bangsa

Perlu pengecualian rekrutmen PPPK Guru, mulai dari persyaratan hingga seleksi nilai batas minimum.

Mekhendri yang juga merupakan Kepala SMPN 2 Malinau Kota menerangkan, saat ini sebagian besar sekolah mengandalkan Dana BOS untuk menutupi kesenjangan rasio guru dan murid.

Pelaksanaan Tes PPPK Guru di SMK 2 Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, beberapa waktu lalu.
Pelaksanaan Tes PPPK Guru di SMK 2 Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, beberapa waktu lalu. (TRIBUNKALTARA.COM/ MOHAMMAD SUPRI)

Namun, mulai dari aspek anggaran hingga regulasi, membatasi jumlah guru kontrak yang dapat direkrut sekolah.

"Sekolah dapat memanfaatkan anggaran BOS untuk menyiasati kesenjangan guru dan murid. Tapi sangat terbatas, mulai anggaran dan regulasi. Contohnya dibatasi cuma 15 persen. Solusi terbaiknya adalah melalui PPPK Guru tadi," katanya.

Baca juga: Sejarah Hari Guru Nasional yang Diperingati 25 November, Sekaligus Peringatan Hari Jadi PGRI

Guru Kontrak di Malinau Utara, Daniel juga memaparkan persoalan yang sama. Syarat dan seleksi PPPK dinilai cukup memberatkan.

Selain melalui jalur penerimaan ASN tersebut, Daniel menyampaikan rekrutmen Guru kontrak oleh pemerintah daerah merupakan solusi alternatif.

"Supaya ada kemudahan untuk P3K ini, banyak guru yang belum capai passing grade di tes. Kita berharap bisa dikomunikasikan untuk kemudahan. Termasuk kalau bisa ada penerimaan guru kontrak dari Pemda," ucapnya.

(*)

Penulis : Mohammad Supri

Sumber: Tribun Kaltara
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved