Breaking News:

Berita Tana Tidung Terkini

Skema Multiyears Kabupaten Tana Tidung Disepakati, Dinas PUPR Paling Banyak Laksanakan Kegiatan

Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dan DPRD Tana Tidung telah menyepakati skema multiyears atau anggaran tahun jamak 2021/2022.

Penulis: Risnawati | Editor: Junisah
TRIBUNKALTARA.COM/RISNAWATI
Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Tidung, Said Agil 

TRIBUNKALTARA.COM, TANA TIDUNG - Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dan DPRD Tana Tidung telah menyepakati skema multiyears atau tahun jamak.

Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Tidung, Said Agil mengatakan, kegiatan-kegiatan yang masuk dalam skema multiyears, nantinya akan dikembalikan ke masing-masing organisasi perangkat daerah ( OPD).

Dia menambahkan, OPD yang terbesar melaksanakan multiyears, diprediksi adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Tana Tidung.

Baca juga: Saat Presiden Jokowi Pilihkan Sepatu untuk Menteri PUPR: Nanti Bisa Dipakai Sepedaan Sama Saya

Berdasarkan data, Said menyampaikan, sekira 11 kegiatan yang masuk dalam skema multiyears.

"Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan hanya 2 kegiatan. Dinas PUPR mungkin yang menampung sekira 8-9 kegiatan," ucapnya.

Baca juga: Dinas PUPR Tana Tidung Bakal Lakukan Pemeliharan Jalan di Tahun 2022: Penanganan Secara Parsial

Terkait detail kegiatan, dia menyampaikan, yang dapat menjawab dengan pasti adalah OPD-OPD terkait.

Kerena tugas Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Tana Tidung hanya memfasilitasi anggaran.

Kepala Dinas PUPR Tana Tidung, Hadi Aryanto saat ditemui TribunKaltara.com, Selasa (23/11/2021).
Kepala Dinas PUPR Tana Tidung, Hadi Aryanto saat ditemui TribunKaltara.com, Selasa (23/11/2021). (TRIBUNKALTARA.COM/RISNAWATI)

"Apa yang mau dibuat di dalamnya, ada di OPD masing-masing," terangnya.

Sementara itu, dia menyebutkan, anggaran yang disepakati yakni Rp 385 Miliar.

Baca juga: DPUPR Perkim Kaltara Sebut, Pemerintah Pusat Dukung Pusat Pemerintahan di Kabupaten Tana Tidung

"Kalau tidak salah PU (Dinas PUPR) yang menampung Rp 364 Miliar," sebutnya.

Dari hasil kesepakatan ini, tahap selanjutnya adalah, pelaksanaan evaluasi di tingkat provinsi.

"Tinggal kita lihat nanti hasil evaluasi, apakah ada pengulangan atau perbaikan.

Tapi biasanya setelah evaluasi, ada pertemuan lagi untuk penetapan di 2022," tuturnya.

(*)

Penulis: Risnawati

Sumber: Tribun Kaltara
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved