Wacana Pembelajaran Tatap Muka 100 Persen di Malinau, Orangtua Siswa Berharap Sebaiknya Bertahap

TRIBUNKALTARA.COM, MALINAU - Wacana pemberlakuan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas 100 persen masih menunggu edaran resmi pemerintah daerah.

Berdasarkan Intruksi Mendagri 2/2022, PPKM level 1 di Malinau diperpanjang sejak 4 hingga 17 Januari 2022 mendatang.

Ketua Komisi 1 Bidang Pendidikan dan Kesehatan DPRD Malinau, Dolvina Damus mengatakan wacana tersebut harus berdasarkan hasil evaluasi.

Baca juga: Dikhawatirkan Berujung Kluster Sekolah, DPRD Malinau Usul PTM 100 Persen Diurungkan Januari Ini

Sebab, virus Corona masih menjadi konsen serius di bidang kesehatan. Ditambah munculnya sejumlah varian baru di sejumlah negara.

Orang tua peserta didik di Malinau Kota, Mursalim mengatakan dirinya setuju dengan pernyataan tersebut.

Baca juga: PTM 100 Persen Bisa Diterapkan di Sekolah, Penyesuaian SKB Empat Menteri Berlaku 21 Desember 2021

Menurutnya, kebijakan harus berdasarkan situasi saat ini. Ia menganjurkan agar kebijakan diterapkan secara bertahap.

"Kegiatan yang sekarang itu sudah baik sebenarnya. 50/50, sebagian di sekolah, sebagian dari rumah. Tinggal diperbaiki lagi. Mungkin bisa bertahap," ujarnya, Kamis (6/1/2022).

Mursalim mengatakan, wacana tersebut sedang hangat diperbincangkan. Menurutnya tak sedikit juga orang tua yang mendukung kebijakan tatap muka penuh di sekolah.

"Itu lagi ramai, sama vaksin anak SD. Banyak juga yang setuju di sini. Karena 3-4 kali seminggu turun sekolah tidak cukup. Beda pendapat wajar. Kalau saya, kasian saja sama sekolah, guru-gurunya. Kalau ada masalah mereka yang dikomplain," katanya.

Baca juga: Evaluasi PTM SD dan SMP, Disdikbud Tarakan Belum Temukan Laporan Pelajar Positif Covid-19

Diberitakan sebelumnya, sebagian orang tua menyepakati adanya rencana PTM 100 persen di Malinau. Alasannya sama, kekhawatiran learning loss akibat pembelajaran hybrid.

Kebijakan yang lahir dari SKB 4 Menteri tersebut dianjurkan orang tua siswa untuk diterapkan secara bertahap. Menyesuaikan tingkat kerawanan daerah.

(*)

Penulis : Mohammad Supri