Abdul Gafur Masud, Muda dan Kaya Raya hingga tak Akur dengan Wakilnya, Kini Kena OTT KPK

"Ada dugaan penerbitan Naskah Dinas yang tidak sesuai dengan aturan dan dilakukan Wakil Bupati Penajam Paser Utara, makanya kami lakukan pemeriksaan,” ucapnya ketika dikonfirmasi, Selasa (10/8/2021).

Surat tersebut sudah ditandatangani Wakil Gubenur Hadi Mulyadi.

Maka inspektorat diberikan waktu 10 hari mulai tanggal 26 Juli sampai 4 Agustus.

Namun ia enggan membeberkan hasil temua timnya di lapangan, sebab hal tersebut bersifat rahasia dan bukan konsumsi publik.

"Dari tim juga belum melaporkan," ucapnya.

Baca juga: PROFIL Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Masud, Pintu Rumah Jabatannya Disegel Kamis Pagi Ini

Hasil pemeriksaan tersebut dilaporkan ke Gubenur atau Wakil Gubenur, Kalimantan Timur.

Ke depannya, kedua pimpinan provinsi itu akan menindaklanjuti langkah berikutnya.

"Gubernur dan wakil ini kan perwakilan pemerintah pusat di daerah jadi nanti coba kami tengahi masalahnya apa, menunggu hasil pemeriksaan saja,” pungkas Irfan Prananta.

Respons Demokrat

Ketua Departemen Hukum dan HAM DPP Partai Demokrat Didik Mukrianto menyebut, tertangkapnya Bupati PPU Abdul Gafur Masud dalam OTT KPK, mengagetkan internal partai.

Ia mengaku prihatin dan menyesalkan perbuatan yang dilakukan oleh Abdul Gafur.

"Sangat prihatin dan sangat menyesalkan kejadian ini.

Di saat kami semua terus membangun transparansi, profesionalitas, akuntabilitas, dan zona integritas yang baik dalam aktualisasi politik, kejadian ini tentu sangat mengagetkan dan memprihatinkan kita semua," kata Didik kepada wartawan, Kamis (13/1/2021), melansir Kompas.tv.

Anggota Komisi III DPR RI ini mengaku akan mendukung sepenuhnya upaya KPK dalam mengusut kasus tersebut.

"Secara prinsip kami sangat mendukung sepenuhnya upaya-upaya pemberantasan korupsi.