Ekonom Senior Kritik Pemindahan Ibu Kota Negara: 'Cacat' Perencanaan Integrasi Proyek dan Keuangan

TRIBUNKALTARA.COM - Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur sangat getol disorot oleh ekonom senior Faisal Basri.

Dikatakan Faisal Basri, tidak ada perencanaan terintegrasi antara perencanaan proyek dengan perencanaan keuangan dalam upaya pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk memindahkan Ibu Kota Negara.

“Apakah pemindahan Ibu Kota sudah sedemikian daruratnya? Tidak,” ujar Faisal dalam diskusi Pusat Kajian dan Analisa Data dikutip Minggu (30/1).

Menurut Faisal, hal yang lebih urgen untuk diurus saat ini adalah pemulihan ekonomi efek pandemi.

Baca juga: Ramai-ramai Tokoh Nasional Tolak Pemindahan Ibu Kota Baru ke Kalimantan Timur, Ini Alasannya

Di mana, berdasarkan data yang dibeberkan Faisal Basri, ekonomi Indonesia cenderung masih melambat.

Faisal Basri mengatakan, pertumbuhan ekonomi terus menunjukkan kecenderungan melambat.

Dilanjutkan Faisal Basri, Pendapatan nasional per kapita merosot dan kembali turun kelas dari negara berpendapatan menengah-atas menjadi negara berpendapatan menengah-bawah.

"Kecepatan pemulihan ekonomi relatif lambat dibandingkan negara tetangga," ujarnya.

Baca juga: Ibu Kota Negara Nusantara Bagian dari IKN Pakunagara

Transformasi ekonomi tersendat karena ekspor masih didominasi oleh komoditas primer seperti CPO, batubara dan smelter nikel.

Peranan industri manufaktur terus merosot dan turun sebelum mencapai titik optimal (gejala deindustrialisasi). Pekerja informal lebih besar dari pekerja formal.

Selain itu, penduduk insecure yakni penduduk miskin ekstrem, miskin, nyaris miskin dan rentan miskin, masih lebih dari separuh jumlah penduduk.

Direktur Eksekutif INDEF Tauhid Ahmad memproyeksikan, secara umum pertumbuhan ekonomi daerah tujuan pemindahan IKN akan meningkat 0,02%.

Baca juga: Rektor Uniba Bicara IKN di Depan Forum Doktor, Kembali Usulkan Nama Ibu Kota Negara Baru Pakunegara

Namun jika dilihat secara nasional secara jangka panjang tidak terlalu berpengaruh karena IKN dianggap hanya sebagai pusat pemerintahan yang basisnya konsumsi masyarakat yang tinggal di IKN dan bukan dari kontribusi sektor produktif.

“Ini yang menyebabkan dalam jangka panjang secara ekonomi tidak punya pengaruh, bahkan tidak ada gunanya kalau kita lihat dari simulasi yang kami lakukan, meskipun mungkin ada tambahan investasi riil sebesar 0,21% tapi dari sisi ekspor menurun, bahkan impor jauh lebih tinggi,” ujar Tauhid.