Pemindahan IKN

Ekonom Senior Kritik Pemindahan Ibu Kota Negara: 'Cacat' Perencanaan Integrasi Proyek dan Keuangan

Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur sangat getol disorot oleh ekonom senior Faisal Basri.

TRIBUNNEWS
Ekonom Faisal Basri menghadiri acara diskusi publik "Indonesia Tanah Air Kita" yang digelar di FX, Jl. Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Senin (14/11/2016). Dalam acara tersebut Faisal Basri tampil sebgai pembicara. TRIBUNNEWS.COM/LENDY RAMADHAN 

Sementara itu, kajian mendalam atas dokumen resmi pemerintah mengungkap sejumlah nama politisi nasional dan lokal yang diduga kuat akan mendapat keuntungan dari pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur.

Kajian yang dilakukan selama lebih dari tiga bulan ini dilakukan koalisi masyarakat sipil yakni JATAM Nasional, JATAM Kalimantan Timur, WALHI Nasional, Walhi Kalimantan Timur, Trend Asia, Forest Watch Indonesia, Pokja 30, dan Pokja Pesisir dan Nelayan, yang dipublikasikan pada Desember 2019 lalu.

Baca juga: Inilah 4 Calon Pemimpin Ibu Kota Negara ‘Nusantara’ di Sepaku, Tidak Ada Nama dari Kaltim, Mengapa?

Program Director Trend Asia, Ahmad Ashov Birry mengatakan, jika dilihat dari ring satu dan ring dua IKN, terdapat konsesi yang didominasi oleh Sukanto Tanoto dan Hashim Djojohadikusumo.

Lalu diikuti oleh pengusaha – pengusaha lainnya yang terkait dengan 158 konsesi tambang, sawit hingga hutan.

"Yang kami gunakan kerangka teorinya, poin pentingnya adalah konflik kepentingan," ujar Ashov dalam diskusi bertajuk "Ibu kota baru untuk siapa" Narasi Institute, Jumat (28/1).

Hashim Djojohadikusumo juga tercatat sebagai Komisaris Utama PT International Timber Corporation Indonesia Kartika Utama yang diberikan IUPHHK-HA seluas 173.395 hektar dan tepat berada di ring dua IKN.

Seperti diketahui, Hashim adalah adik kandung Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Baca juga: Pemerhati IKN dan Anggota DPR tak Sepakat Pilihan Jokowi Soal Nusantara jadi Nama Ibu Kota Negara

Kemudian, ada Rheza Herwindo, anak dari Setya Novanto (mantan Ketua Umum Partai Golkar, terpidana korupsi e-KTP). Namanya tercatat di dalam tiga perusahaan tambang batu bara yakni PT Eka Dwi Panca, PT Mutiara Panca Pesona, dan PT Panca Arta Mulia Serasi. Perusahaan – perusahaan milik keluarga Setya Novanto ini ditemukan berada di ring dua lokasi IKN.

Selain itu, ada nama Luhut Binsar Panjaitan yang merupakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Pemilik perusahaan tambang batu bara ini terhubung melalui perusahaan PT Toba Group yang anak grup nya antara lain PT Adimitra Baratama Nusantara, PT Trisensa Mineral Utama, PT Kutai Energi, PT Indomining dan kebun sawit PT Perkebunan Kaltim Utama I yang seluruhnya berada di ring tiga IKN. Perusahaan – perusahaan milik Luhut ini meninggalkan 50 lubang tambang yang menganga dan diduga akan mendapat keuntungan pemutihan dosa dari kewajiban reklamasi.

(*)

Join Grup Telegram Tribun Kaltara untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltaracomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Jangan Lupa Like Fanpage Facebook TribunKaltara.com

Follow Twitter TribunKaltara.com

Follow Instagram tribun_kaltara

TikTok officialtribunkaltara

Subscribes YouTube Tribun Kaltara Official

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Kritik Pemindahan Ibu Kota Negara, Faisal Basri: Apakah Sudah Sedemikian Daruratnya ?, https://www.tribunnews.com/bisnis/2022/01/31/kritik-pemindahan-ibu-kota-negara-faisal-basri-apakah-sudah-sedemikian-daruratnya
Sumber: Tribunnews.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved