Berita Tana Tidung Terkini

Tenaga Honorer Dihapus, Kepala BKPSDM Kabupaten Tana Tidung Sebut, Diarahkan ke CPNS & PPPK

Pemerintah pusat akan meniadakan atau menghapus status tenaga honorer. Kepala BKPSDM KTT Sebut, Diarahkan ke CPNS dan PPPK

Penulis: Risnawati | Editor: Junisah
TRIBUNKALTARA.COM/RISNAWATI
Ilustrasi pegawai pemerintahan // Kepala BKPSDM Kabupaten Tana Tidung, Arman Jauhari 

TRIBUNKALTARA.COM, TANA TIDUNG - Pemerintah pusat akan meniadakan atau menghapus status tenaga honorer.

Sehingga hanya ada 2 status pegawai di pemerintahan, yaitu pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Sesuai Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tana Tidung, Arman Jauhari mengatakan, tenaga honorer yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, akan diarahkan ke PPPK melalui seleksi.

Baca juga: 325 Tenaga Honorer Pemkab Bulungan Terancam Dirumahkan, Bupati Syarwani:Kita Masih Menunggu Regulasi

"Karena tahun 2022 ini tidak ada seleksi CPNS. Yang ada seleksi CPNS untuk sekolah kedinasan saja.

Nanti (tenaga honorer) diarahkan semuanya ke PPPK," ujarnya kepada TribunKaltara.com

Pria asal Palembang itu menyebutkan, pegawai berstatus PPPK di Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, berjumlah 19 orang.

Baca juga: Tahun 2023 Tenaga Honorer Dihapus, Bupati Bulungan Syarwani: Apa Menjamin Pelayan Publik Lebih Baik

"Sampai saat ini baru 19 orang berstatus PPPK yang dinyatakan lulus seleksi kemarin. 9 Nakes (tenaga kesehatan) dan 10 tenaga pendidik," sebutnya.

"Untuk tenaga pendidik, informasinya ada 2 tahap, jadi bertahap. Untuk formasi jumlahnya berapa, saya belum tau pasti," sambungnya.

Ilustrasi pegawai pemerintahan // Kepala BKPSDM Kabupaten Tana Tidung, Arman Jauhari
Ilustrasi pegawai pemerintahan // Kepala BKPSDM Kabupaten Tana Tidung, Arman Jauhari (TRIBUNKALTARA.COM/RISNAWATI)

Sementara mengenai jumlah tenaga honorer di Kabupaten Tana Tidung, pihaknya masih mendata ulang.

"Mudah-mudahan arah kedepannya nanti, seperti instruksi Mentri (Pendayaangunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) akan dilalukan dalam bentuk rekrutmen PPPK.

Baca juga: Mulai 2023 Tenaga Honorer Bakal Dihapus, Bagaimana Nasib Ribuan Pekerja Bukan PNS di Nunukan?

Lebih lanjut dia sampaikan, PNS dan PPPK memiliki hak dan kewajiban yang sama. Namun, yang membedakan, PPPK tidak memiliki masa Pensiun.

"Perpanjangan kontrak PPPK itu 5 tahun sekali. Tapi dalam setahun itu akan dievaluasi kinerjanya.

Kemudian, PPPK juga ada orientasinya seperti Latsar (Latihan Dasar) kalau PNS. Tapi waktunya tidak lama seperti Latsar," jelasnya.

(*)

Penulis: Risnawati

Sumber: Tribun Kaltara
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved