Pemindahan IKN
Eks Gubernur Kaltara Irianto Lambrie Diusulkan jadi Kepala Otorita IKN, Sudah Disetor ke Mensesneg
Muncul nama Mantan Gubernur Kaltara, Irianto Lambrie sebagai kandidat Kepala Otorita IKN Nusantara, usulan sudah disetor ke Mensesneg.
lihat foto
TRIBUNKALTARA.COM - Muncul nama Mantan Gubernur Kaltara, Irianto Lambrie sebagai kandidat Kepala Otorita IKN Nusantara, usulan sudah disetor ke Mensesneg.
Tokoh-tokoh nasional terus meramaikan bursa calon Kepala Otorita ibu kota negara atau IKN Nusantara.
Nama Ahok alias Basuki Tjahaja Purnama, hingga Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, dianggap cocok memimpin wilayah IKN.
Tetapi, desakan untuk menampung tokoh lokal Kalimantan di Badan Otorita IKN, juga tak henti diserukan oleh sejumlah organisasi.
Terbaru, nama mantan Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Irianto Lambrie dianggap layak menjabat Kepala Otorita IKN.
Sosok Irianto Lambrie dianggap merepresentasikan tokoh Kalimantan yang bisa membantu memajukan IKN Nusantara.
Selain Irianto Lambrie, ada nama mantan Wali Kota Balikpapan Rizal Efendi, hingga mantan Wali Kota Samarinda, Syaharie Jaang.
Dukungan terhadap 3 tokoh Kalimantan itu, termasuk Irianto Lambrie, disampaikan Majelis Organisasi Daerah Nasional (MODN) dan Koalisi Pemuda IKN (KOPI-KN) Kaltim.
"IKN harus ada putra daerah. Karena dari situ lah, suara masyarakat Kaltim bisa diakomodir dan tidak melenceng akan tujuan pasti IKN masuk ke Kaltim," ungkap Bendahara MODN, Mahfudz Ghozali saat memberikan pendapatnya di Samarinda, Minggu (30/1/2022), mengutip Kompas.com.
Baca juga: Bukan Ahok atau Tokoh Kaltim, Jokowi Beri Kode Kriteria Kepala Otorita IKN Mengarah ke Ridwan Kamil
Menurut Mahfudz, perpindahan IKN ke Kaltim harus diiringi dengan memberi kesempatan dan peran bagi putra-putri daerah Kalimantan.
Sebab, kata Mahfudz, secara kualitas, tokoh lokal Kaltim sebenarnya tak kalah saing dengan tokoh dari luar Kaltim.
"Lagi pula tokoh yang berasal dari Kaltim dinilai lebih memahami kebutuhan masyarakat maupun permasalahan di Kaltim," kata dia.
Koordinator Koalisi Pemuda IKN (KOPI-KN), Viko Januardhy mengatakan, tiga nama di atas bisa jadi pertimbangan Presiden dalam memutuskan orang yang mengisi struktur Badan Otorita IKN.
Sebab nama-nama Kepala Otorita IKN yang mencuat selama ini, disebutnya tak satu pun berasal dari Kaltim.
"Padahal figur-figur ini kami yakini mampu melaksanakan dengan baik persiapan, pembangunan dan pemindahan IKN, sebab mereka memliki pengalaman sebagai kepala daerah," ungkap Viko.
Viko mengatakan, pihaknya mengusulkan nama tunggal Irianto Lambrie sebagai kepala ataupun wakil Badan Otorita IKN.
Bahkan usulan terkait Irianto Lambrie itu sudah disampaikan melalui surat resmi ke Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) RI belum lama ini.
Sebagai birokrat, pengalaman Irianto Lambrie di Kaltim tak perlu diragukan lagi, ia pernah menjabat sebagai Sekprov Kalimantan Timur.
Posisi tersebut yang kemudian mengantarnya untuk mempersiapkan daerah otonomi baru Kalimantan Utara.
Baca juga: Siapa Calon Pemimpin IKN Nusantara Punya Background Arsitek Pilihan Jokowi, Benarkah Ridwan Kamil?
Pada 2013 Irianto Lambrie dilantik sebagai Penjabat Gubernur Kalimantan Utara oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.
Setelah itu, Irianto Lambrie juga terpilih sebagai Gubernur Kaltara pertama pada 2015 setelah memenangkan Pilkada bersama Wakil Gubernur Terpilih, Udin Hianggio.
Karier Irianto Lambrie memimpin Bumi Benuanta cuma bertahan satu periode, lantaran gagal di Pilkada 2020.
Meksi demikian, reputasinya sebagai birorkat elit Kalimantan serta pengalaman memimpin provinsi baru Kalimantan Utara, menjadi nilai plus tersendiri untuk menjabat Kepala Otorita IKN.
Bersaing dengan tokoh nasional
Meski usulan terhadap Irianto Lambrie telah masuk ke meja Mensesneg Pratikno, Mantan Gubernur Kaltara itu harus bersaing dengan tokoh-tokoh nasional.
Eks Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, mantan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, mantan Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro, dan mantan Direktur Utama Wijaya Karya (WIKA) Tumiyana, disebut-sebut sebagai kandidat kuat menjabat Kepala Otorita IKN.
Presiden Jokowi sempat menyebutkan sejumlah nama, mulai dari mantan kepala daerah hingga eks menteri.
"Kandidat memang banyak. Satu, Pak Bambang Brodjonegoro, dua Pak Ahok, tiga Pak Tumiyana, empat Pak Azwar Anas," ungkap Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/3/2020).
Belakangan Presiden spesifik menyebutkan sosok yang ia inginkan unutk menjabat Kepala Otorita IKN, yakni pernah memimpin daerah dan berlatar belakang arsitek.
"Paling tidak pernah memimpin daerah dan punya background arsitek," kata Jokowi saat bertemu dengan beberapa pemimpin redaksi media massa nasional di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/1/2022), seperti dikutip dari Tribunnews.com.
Dengan kriteria tersebut, maka gugur sudah peluang empat sosok yang sempat disebutkan Jokowi sebagai Kepala Otorita IKN.
Sebab, keempat nama itu tak berlatar belakang arsitek.
Baca juga: Dalih Edy Mulyadi di Depan Tokoh Kalimantan, Jelaskan Maksud Tempat Jin Buang Anak di Lokasi IKN
Namun, Ahok dan Azwar Anas setidaknya memenuhi satu kriteria, yakni pernah memimpin suatu daerah.
Dugaan publik pun kini mengerucut pada sejumlah nama, mulai dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, mantan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Wali Kota Makassar Danny Pomanto, dan Gubernur Aceh Nova Iriansyah.
Keempatnya punya pengalaman memimpin daerah dan berlatar arsitek.
Terkait hal ini, analis politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menilai, peluang Risma untuk ditunjuk sebagai Kepala Otorita lebih besar ketimbang Ridwan Kamil maupun 3 kepala daerah lainnya.
Menurut Adi, mustahil bagi Ridwan Kamil, Danny Pomanto, maupun Nova Iriansyah dipilih sebagai Kepala Otorita, mengingat ketiganya sampai saat ini masih menjabat sebagai kepala daerah.
Dari empat nama, hanya Risma yang menjabat sebagai menteri, sehingga dapat sewaktu-waktu meninggalkan jabatannya.
"Nama-nama kepala daerah yang masuk kriteria Jokowi itu hanya Risma yang relatif aman," kata Adi kepada Kompas.com, Sabtu (22/1/2022).
"Kalau Ridwan Kamil atau kepala daerah lain yang masih aktif sepertinya sangat mustahil karena tak mungkin mereka berhenti di tengah jalan sebagai kepala daerah yang dipilih langsung rakyat.
Itu sama halnya mengkhianati amat rakyat," lanjutnya.
Baca juga: Danrem 092/Maharajalila Perintahkan TNI AD di Bulungan Ikut Kawal Pemindahan IKN
Di luar itu, menurut Adi, publik masih banyak yang menjagokan Ahok dan Bambang Brodjonegoro.
Namun demikian, Adi mengatakan, sulit menebak keinginan Jokowi mengingat ia seringkali melakukan manuver yang arahnya sulit dibaca.
"Yang jelas siapa pun yang dipilih nantinya, pasti dianggap punya kompetensi dan tentunya punya kedekatan dengan presiden," kata dia.
Sementara, pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komaruddin menilai, Ridwan Kamil memiliki peluang jadi figur yang dipilih Jokowi, namun potensinya kecil.
Sebab, Emil, begitu sapaannya, sudah sangat terbuka atas keinginannya mencalonkan diri di Pilpres 2024.
Oleh karenanya, menurut Ujang, Emil akan lebih fokus pada pendekatan partai sebagai kendaraan politiknya di 2024.
"Jika ditunjuk jadi kepala otorita IKN oleh Jokowi dan dia mau, maka itu bisa mempersempit ruang geraknya dalam pencapresan," kata Ujang kepada Kompas.com, Sabtu (22/1/2022).
"Karena Jokowi bisa saja meminta figur yang dipilih jadi kepala IKN itu mesti fokus bangun IKN dengan baik, bukan untuk ikut pencapresan," lanjutnya.
Namun demikian, menurut Ujang, bukan tidak mungkin Emil menerima pinangan Jokowi seandainya memang ditunjuk sebagai Kepala Otorita IKN.
Sebab, selain jabatan tersebut setingkat dengan menteri, hingga kini Emil belum punya partai yang jelas bersedia mengusungnya di Pilpres mendatang.
"Jika nyapres belum tentu bisa. Selain tak punya partai, RK juga elektabikitas masih di papan tengah, kalah oleh Prabowo, Anies, dan Ganjar," tuturnya.
(*)
