Berkemah di Titik Nol IKN, Jokowi Akan Bahas ini, Sekaligus Temui Tokoh-tokoh Adat Kaltim
Presiden Joko Widodo direncanakan menginap di lokasi titik nol Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
lihat foto
Menurut dia, rencana berkemah ini disampaikan Jokowi kepadanya dalam rapat singkat di VIP Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, usai pengukuhan PBNU di Balikpapan Sport Center and Convention Dome Balikpapan, Senin (31/01/2022).
"Kami rapat hanya tiga orang. Pak Presiden, Menteri Sekretaris Negara, dan saya," ungkap Isran Noor.
Selain bermalam di titik nol IKN Nusantara, Jokowi disebut juga akan bertemu para tokoh adat di Kaltim.
Mulai tokoh adat Kutai, Dayak, Paser, Berau, Banjar, Bugis dan Jawa. Saat itu pula akan ditampilkan karya seni budaya dari beragam suku di Kaltim.
Serta melakukan doa bersama demi kelancaran pemindahan IKN Nusantara dari Jakarta ke Sepaku.
Gubernur Kaltim ini mengeklaim sudah mendapat kepastian rencana tersebut bahwa seluruh proses penyelenggaraan acara akan dibiayai oleh Sekretariat Negara. Sementara pengaturan lokasinya akan ditentukan oleh Kementerian PUPR, TNI, dan Polri.
Baca juga: Akademisi Kalimantan Usulkan Sejumlah Tokoh Kaltim Masuk di Badan Otoritas IKN Nusantara
Inisiator Aliansi Borneo Bersatu (ABB) Decky Samuel, berharap Presiden mengakomodir putra-putri terbaik dari Kalimantan sebagai Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN).
Terkait harapan ini, pihaknya dalam waktu dekat juga akan menggelar pertemuan secara internal berbagai tokoh se-Kalimantan.
"Sesuai dengan pernyataan yang kami sampaikan di Komisi III DPR, agar Presiden Jokowi
memberikan kesempatan bagi putra-putri terbaik Kalimantan memimpin Badan Otorita IKN," kata Samuel.
Pertemuan dengan Komisi III DPR RI dimaksud merujuk pada penyampaian aspirasi Aliansi Borneo Bersatu terkait pernyataan pegiat media sosial, Edy Mulyadi, yang dianggap menghina dan menistakan masyarakat Kalimantan pada Kamis (27/1/2022) lalu.
Saat itu, aliansi mendorong agar aparat segera memproses secara hukum Edy Mulyadi.
Samuel mengatakan, beredarnya sejumlah nama yang digadang-gadang akan memimpin Badan Otorita IKN belum sepenuhnya merepresentasikan masyarakat dari lima propinsi yang ada di Kalimantan.
Dan, berangkat dari mencuatnya kasus Edy Mulyadi, menurutnya telah membuktikan bahwa masyarakat Kalimantan itu kuat dalam menjaga persatuan.
"Sekalipun sudah beredar nama-nama, tetapi sepatutnya Kepala Badan Otorita itu orang Kalimantan. Kenapa demikian, karena masyarakat Kalimantan itu terbukti kuat, ketika ada gangguan kita bersatu. Kita sepakat menjaga IKN dari gangguan-gangguan yang muncul," ujarnya.
