Berkemah di Titik Nol IKN, Jokowi Akan Bahas ini, Sekaligus Temui Tokoh-tokoh Adat Kaltim
Presiden Joko Widodo direncanakan menginap di lokasi titik nol Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
lihat foto
"Semoga dengan kuatnya persatuan masyarakat itu Presiden Jokowi bisa memahami, bahwa masyarakat Kalimantan itu akan menjaga dan mengawal IKN dengan sebaik-baiknya," lanjutnya.
Baca juga: Lebih dari 40 Orang Gugat UU IKN ke MK, Penggugat dari Purnawirawan Jenderal TNI hingga Aktivis
Samuel yang juga Ketua Forum Dayak Bersatu (FDB) itu menambahkan, sejak awal pembahasan IKN pihaknya terus mengawal dengan memberikan masukan kepada DPR RI.
Termasuk sampai diujung pada pengesahan RUU IKN menjadi UU IKN, dengan turut datang langsung ke Gedung DPR RI Senayan untuk mendukung pengesahan.
Karena itu pula, Aliansi Borneo Bersatu khawatir jika nantinya yang ditunjuk sebagai Kepala Badan Otorita IKN bukan orang asli Kalimantan, jika terjadi gangguan akan susah menanganinya.
Sebab ermasalahan di Kalimantan itu berbeda misalnya dengan masalah yang ada di Pulau Jawa.
Ditekankan pula bahwa memimpin Otorita selain orang yang pintar juga memahami konteks sosial budaya yang ada di Kalimantan.
Cerdas saja menurut Samuel tidak cukup jika tidak memahami sosial budaya masyarakat setempat.
Baca juga: Universitas Balikpapan Jalin Kerja Sama dengan PT Indah Karya Bidang Konsultasi Pembangunan IKN
"Kami, Aliansi Boreno bersatu, tetap akan berjuang agar putra putri terbaik Kalimantan memimpin Otorita, mau tokoh tua tokoh muda. Kami akan menginisiasi digelarnya pertemuan semua tokoh dari lima propinsi yang dihadiri semua gubernur," kata Samuel.
Ia menambahkan, dengan digelarnya pertemuan ini diharapkan akan menyepakati bersama secara mufakat siapa yang nantinya disorongkan kepada Presiden Jokowi sebagai Kepala Badan Otorita IKN.
Hasil itulah yang nantinya dijadikan acuan bersama bagi masyarakat se-Kalimantan.
"Kalau masing-masing mengusung, kami khawatir justru akan melemahkan perjuangan. Karena itu perlu duduk bersama dan lima gubernur menyepakatinya. Dalam waktu dekat, kita sedang konsolidasikan," pungkasnya.
