Berkemah di Titik Nol IKN, Jokowi Akan Bahas ini, Sekaligus Temui Tokoh-tokoh Adat Kaltim
Presiden Joko Widodo direncanakan menginap di lokasi titik nol Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
lihat foto
TRIBUNKALTARA.COM- Presiden Joko Widodo direncanakan menginap di lokasi titik nol Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Selain bermalam, Jokowi juga akan bertemu dengan para tokoh adat yang ada di Kalimantan Timur.
Kabarnya Jokowi akan disajikan penampilan karya seni budaya dari beragam suku di Kaltim serta menggelar doa bersama demi kelancaran Pemindahan Ibu Kota Negara.
Seperti diketahui, Presiden Jokowi semakin dekat dengan rencana merealisasikan pembangunan IKN di Kalimantan Timur.
Pembangunan IKN diprediksi mulai pertengahan tahun ini.
Satgas yang bertugas dalam rancangan ini telah menyiapkan desain dasar untuk beberapa bangunan superprioritas, seperti istana negara dan kantor kementerian.
Jokowi pernah mengungkapkan, setidaknya ada empat kementerian yang akan ikut berpindah ke ibu kota baru di tahap awal.
Kementerian tersebut yakni Kementerian Sekretaris Negara, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan.
Adapun proses perpindahan ke ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur digadang memakan waktu hingga 20 tahun.
Presiden menghendaki upacara peringatan Kemerdekaan RI 17 Agustus 2024 sudah bisa digelar di istana kepresidenan di IKN Nusantara.
Baca juga: Gerakan Pemuda Islam Indonesia Balikpapan Dukung Pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur
Presiden Joko Widodo berencana untuk berkemah di titik nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Hal ini diungkapkan oleh Kepala Staf Kepresidenan (Kasetpres) Heru Budi Hartono. "Masih dibahas," kata Heru kepada Kompas.com, Sabtu (5/2).
Meski demikian, Heru tidak mau memberitahukan secara detail rencana Presiden berkemah di lokasi calon istana negara tersebut. "Belum, belum (ada detail rencana)," ujarnya.
Sebelumnya, Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Isran Noor menyebut bahwa Presiden Jokowi berencana berkemah di titik nol IKN Nusantara di Kabupaten Penajam Paser Utara.
"Pak Presiden akan bermalam, berkemah di titik nol (IKN). Waktunya masih diatur. Tapi tidak lama lagi," ujarnya dalam sebuah acara dikutip dari situs resmi Pemprov Kaltim, Rabu (2/2) lalu.
Menurut dia, rencana berkemah ini disampaikan Jokowi kepadanya dalam rapat singkat di VIP Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, usai pengukuhan PBNU di Balikpapan Sport Center and Convention Dome Balikpapan, Senin (31/01/2022).
"Kami rapat hanya tiga orang. Pak Presiden, Menteri Sekretaris Negara, dan saya," ungkap Isran Noor.
Selain bermalam di titik nol IKN Nusantara, Jokowi disebut juga akan bertemu para tokoh adat di Kaltim.
Mulai tokoh adat Kutai, Dayak, Paser, Berau, Banjar, Bugis dan Jawa. Saat itu pula akan ditampilkan karya seni budaya dari beragam suku di Kaltim.
Serta melakukan doa bersama demi kelancaran pemindahan IKN Nusantara dari Jakarta ke Sepaku.
Gubernur Kaltim ini mengeklaim sudah mendapat kepastian rencana tersebut bahwa seluruh proses penyelenggaraan acara akan dibiayai oleh Sekretariat Negara. Sementara pengaturan lokasinya akan ditentukan oleh Kementerian PUPR, TNI, dan Polri.
Baca juga: Akademisi Kalimantan Usulkan Sejumlah Tokoh Kaltim Masuk di Badan Otoritas IKN Nusantara
Inisiator Aliansi Borneo Bersatu (ABB) Decky Samuel, berharap Presiden mengakomodir putra-putri terbaik dari Kalimantan sebagai Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN).
Terkait harapan ini, pihaknya dalam waktu dekat juga akan menggelar pertemuan secara internal berbagai tokoh se-Kalimantan.
"Sesuai dengan pernyataan yang kami sampaikan di Komisi III DPR, agar Presiden Jokowi
memberikan kesempatan bagi putra-putri terbaik Kalimantan memimpin Badan Otorita IKN," kata Samuel.
Pertemuan dengan Komisi III DPR RI dimaksud merujuk pada penyampaian aspirasi Aliansi Borneo Bersatu terkait pernyataan pegiat media sosial, Edy Mulyadi, yang dianggap menghina dan menistakan masyarakat Kalimantan pada Kamis (27/1/2022) lalu.
Saat itu, aliansi mendorong agar aparat segera memproses secara hukum Edy Mulyadi.
Samuel mengatakan, beredarnya sejumlah nama yang digadang-gadang akan memimpin Badan Otorita IKN belum sepenuhnya merepresentasikan masyarakat dari lima propinsi yang ada di Kalimantan.
Dan, berangkat dari mencuatnya kasus Edy Mulyadi, menurutnya telah membuktikan bahwa masyarakat Kalimantan itu kuat dalam menjaga persatuan.
"Sekalipun sudah beredar nama-nama, tetapi sepatutnya Kepala Badan Otorita itu orang Kalimantan. Kenapa demikian, karena masyarakat Kalimantan itu terbukti kuat, ketika ada gangguan kita bersatu. Kita sepakat menjaga IKN dari gangguan-gangguan yang muncul," ujarnya.
"Semoga dengan kuatnya persatuan masyarakat itu Presiden Jokowi bisa memahami, bahwa masyarakat Kalimantan itu akan menjaga dan mengawal IKN dengan sebaik-baiknya," lanjutnya.
Baca juga: Lebih dari 40 Orang Gugat UU IKN ke MK, Penggugat dari Purnawirawan Jenderal TNI hingga Aktivis
Samuel yang juga Ketua Forum Dayak Bersatu (FDB) itu menambahkan, sejak awal pembahasan IKN pihaknya terus mengawal dengan memberikan masukan kepada DPR RI.
Termasuk sampai diujung pada pengesahan RUU IKN menjadi UU IKN, dengan turut datang langsung ke Gedung DPR RI Senayan untuk mendukung pengesahan.
Karena itu pula, Aliansi Borneo Bersatu khawatir jika nantinya yang ditunjuk sebagai Kepala Badan Otorita IKN bukan orang asli Kalimantan, jika terjadi gangguan akan susah menanganinya.
Sebab ermasalahan di Kalimantan itu berbeda misalnya dengan masalah yang ada di Pulau Jawa.
Ditekankan pula bahwa memimpin Otorita selain orang yang pintar juga memahami konteks sosial budaya yang ada di Kalimantan.
Cerdas saja menurut Samuel tidak cukup jika tidak memahami sosial budaya masyarakat setempat.
Baca juga: Universitas Balikpapan Jalin Kerja Sama dengan PT Indah Karya Bidang Konsultasi Pembangunan IKN
"Kami, Aliansi Boreno bersatu, tetap akan berjuang agar putra putri terbaik Kalimantan memimpin Otorita, mau tokoh tua tokoh muda. Kami akan menginisiasi digelarnya pertemuan semua tokoh dari lima propinsi yang dihadiri semua gubernur," kata Samuel.
Ia menambahkan, dengan digelarnya pertemuan ini diharapkan akan menyepakati bersama secara mufakat siapa yang nantinya disorongkan kepada Presiden Jokowi sebagai Kepala Badan Otorita IKN.
Hasil itulah yang nantinya dijadikan acuan bersama bagi masyarakat se-Kalimantan.
"Kalau masing-masing mengusung, kami khawatir justru akan melemahkan perjuangan. Karena itu perlu duduk bersama dan lima gubernur menyepakatinya. Dalam waktu dekat, kita sedang konsolidasikan," pungkasnya.
