Berita Daerah Terkini
Rebutan Pulau Balabalakang, Pemprov Kaltim Gugat Mendagri, Sulbar Kebakaran Jenggot
Polemik Pulau Balabalakang atau Pulau Balabalagan terus bergulir, terbaru, Pemprov Kalimantan Timur menggugat Mendagri, Sulbar kebakaran jenggot.
lihat foto
TRIBUNKALTARA.COM - Polemik Pulau Balabalakang atau Pulau Balabalagan terus bergulir, terbaru, Pemprov Kalimantan Timur (Kaltim) menggugat Mendagri, para pejabat di Sulawesi Barat (Sulbar) kebakaran jenggot.
Gugatan terhadap Mendagri dilayangkan Pemprov Kaltim ke Mahkamah Agung terkait batas wilayah.
Dalam uji materi batas wilayah yang digugat Provinsi Kaltim, terdapat Pulau Balabalakang atau Pulau Balabalagan.
Adapun, uji materi menggugat keputusan Mendagri nomor 137 tahun 2017 tentang kode dan data wilayah administrasi pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan peraturan Mendagri nomor 72 tahun 2019 yang terdaftar register perkara nomor 12 P/HUM/2022 tanggal 3 Januari 2022 di Mahkamah Agung RI.
Diketahui Pulau Balabalakang masih terus menjadi polemik rebutan antara Kaltim dan Sulbar.
Secara jarak, Pulau Balabalakang lebih dekat dengan Kaltim, tetapi mayoritas penduduknya mengantongi KTP Sulbar.
Terkait dengan gugatan Pemprov Kaltim tersebut, para pejabat di Sulbar seolah kebakaran jenggot dengan langsung merapatkan barisan guna menyikapi ancaman lepasnya Pulau Balabalakang.
Anggota DPRD Sulbar Hatta Kainang menilai gugatan Pemprov Kaltim ke Mendagri harus disikapi, karena hal tersebut mengancam kedaulatan wilayah administratif Sulbar.
"Ini sangat jelas Pulau Balabalakang akan diambil, jika tidak disikapi," kata Hatta usai menghadiri rapat bersama Pemprov Sulbar di rujab Sekprov Muhammad Idris Jl Abdul Malik Pattana Endeng, Kecamatan Mamuju, Mamuju, Sulbar, Jumat (11/2/2022).
Sehingga, ia menilai perlu rencana aksi agar Pulau Balabalakang tidak diambil.
Pernah Diperjuangkan Awang Faroek
Bukan kali ini saja Sulbar dan Kaltim rebutan Pulau Balabalakang.
Pada tahun 2015 silam, Gubernur Kaltim saat itu, Awang Faroek Ishak tampak getol memperjuangkan kedaulatan Pulau Balabalakang.
Awang Faroek Ishak saat itu meminta pulau-pulau terluar di Kaltim harus dihuni oleh transmigran nelayan.
Hal ini dilakukan untuk menghindari pencaplokan pulau milik Kaltim oleh negara tetangga maupun klaim dari provinsi lain.
"Secara de jure milik kita. Tapi secara de facto sulit dibuktikan karena tidak ada warga kita yang tinggal di sana," kata Awang Faroek Ishak mengutip TribunKaltim.co.
Awang Faroek Ishak meminta jajarannya untuk berkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perihal nasib pulau-pulau terluar di Kaltim ini.
"Jangan sampai nasibnya serupa dengan Sipadan dan Ligitan. Harus ada merah putih ( Bendera Indonesia) yang tertancap di rumah-rumah warga di pulau terluar ini," sebut Awang Faroek.
Kaltim juga punya pengalaman memperebutkan Pulau Balabalagan dengan Provinsi Sulawesi Barat.
Secara geografis, Pulau Balabalagan terletak sekitar 33 mil dari garis pantai Kaltim, dan sekitar 50 mil dari garis pantai Mamuju, Sulbar.
Meski memiliki kartu tanda penduduk (KTP) Sulbar, warga Pulau Balabalagan lebih sering melibatkan Pemprov Kaltim dalam pembangunannya.
"Segera buat MoU dengan Sulsel terkait transmigrasi nelayan.
Biar pulau terluar kita dihuni," ucap Awang Faroek Ishak.
(*)
Join Grup Telegram Tribun Kaltara untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltaracomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Jangan Lupa Like Fanpage Facebook TribunKaltara.com
Follow Twitter TribunKaltara.com
Follow Instagram tribun_kaltara
TikTok officialtribunkaltara
Subscribes YouTube Tribun Kaltara Official
![[FULL] Kesaksian Warga Lubang Buaya saat G30S/PKI: Sumur Berisi Mayat 6 Jenderal Milik Seorang Guru](https://img.youtube.com/vi/FVVk2wuyxiU/mqdefault.jpg)
