Berita Malinau Terkini

Wacana Penghapusan Honorer 2023, Pemkab Malinau Tak Lagi Tambah Pegawai Kontrak, Ini yang Disiapkan

Pemerintah Kabupaten Malinau berencana tidak lagi menambah kuota pegawai pemerintah Non ASN. Hal ini yang dipersiapkan.

Penulis: Mohamad Supri | Editor: Junisah
TRIBUNKALTARA.COM/ MOHAMMAD SUPRI
Ilustrasi, Seleksi terbuka penerimaan pegawai Non ASN tahun anggaran 2021 di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, awal tahun lalu. 

TRIBUNKALTARA.COM, MALINAU - Pemerintah Kabupaten Malinau berencana tidak lagi menambah kuota pegawai pemerintah Non ASN.

Kebijakan tersebut merupakan upaya antisipasi terkait wacana Pemerintah RI untuk menghapus tenaga kontrak atau pegawai honorer tahun 2023 mendatang.

Bupati Malinau, Wempi W Mawa menyampaikan Pemkab Malinau telah menyiapkan langkah antisipasi wacana penghapusan tenaga kontrak pada tahun 2023 mendatang.

Baca juga: Masa Kontrak Berakhir, Nasib Pegawai Non ASN 2021 Malinau Menunggu Hasil Evaluasi

Saat ini pemerintah Kabupaten memutuskan untuk tidak lagi menambah pegawai kontrak di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Malinau.

"Wacana penghapusan honorer ini sudah digaungkan pemerintah pusat. Kebijakan ini tentu akan sangat berdampak pada lapangan pekerjaan," ujarnya.

Baca juga: Lindungi Pekerja Rentan dan Pegawai Non ASN, Apeksi Dukung BPJS Ketenagakerjaan

Hal tersebut disampaikan seusai kegiatan ramah tamah bersama Komandan Korem 092 Maharajalila, Brigjen TNI Rifki pada Senin (14/2/2022) malam.

Berdasarkan data rekrutmen Pegawai Non ASN 2021 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Malinau, jumlah honorer atau pegawai kontrak di Malinau berjumlah 3.064 orang.

Peserta seleksi pegawai Non ASN di Malinau saat mengikuti tahapan seleksi di Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, beberapa waktu lalu
Peserta seleksi pegawai Non ASN di Malinau saat mengikuti tahapan seleksi di Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, beberapa waktu lalu (TRIBUNKALTARA.COM/ MOHAMMAD SUPRI)

Di sisi lain, anggaran belanja pegawai di lingkungan Pemkab Malinau juga nilainya fantastis berkisar di angka Rp 500 miliar per tahun. Atau menelan setengah dari total APBD.

Wempi W Mawa menyampaikan pihaknya telah menyiapkan alternatif untuk mengantisipasi hal ini. Diantaranya dengan pelaksanaan program pelatihan melalui program Milenial Mandiri.

Baca juga: Tenaga Honorer Dihapus, Kepala BKPSDM Kabupaten Tana Tidung Sebut, Diarahkan ke CPNS & PPPK

"Beberapa program kami berkaitan dengan penguatan SDM. Salah satunya program milenial mandiri yang disiapkan untuk membekali putra-putri daerah. Outputnya adalah wiraswasta, yang secara tidak langsung bisa membuka lapangan pekerjaan," katanya.

(*)

Penulis : Mohammad Supri

Sumber: Tribun Kaltara
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved