Terdampak Pembangunan Proyek KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi, Ratusan Kepala Keluarga Akan Direlokasi

TRIBUNKALTARA.COM, BULUNGAN - Ratusan kepala keluarga (KK) yang bermukim di Kampung Baru, Desa Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Selor, Bulungan terdampak pembangunan Kawasan Industrial Park Indonesia atau KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi.

Bupati Bulungan Syarwani mengatakan mereka direncanakan akan direlokasi ke tempat baru.

Syarwani mengaku telah mengusulkan rencana relokasi ke Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves).

Baca juga: Ada Proyek KIPI Tanah Kuning Mangkupadi di Bulumgam, Kapolda Kaltara Tegaskan Berantas Mafia Tanah

“Sekarang ini kita sedang konsentrasi terkait usulan relokasi, karena di kawasan Kampung Baru itu akan habis terpakai untuk kawasan industri,” ungkapnya Kamis (17/2/2022).

Namun, lebih sebelum relokasi dilakukan, Pemkab Bulungan sudah sudah menyampaikan kepada Menko Marves maupun pengembang KIPI agar tidak melakukan relokasi sebelum ada tempat baru.

“Yang menyiapkan tempat baru dari pengembang. Kita hanya menginventarisasi aset milik Pemdes maupun Pemkab Bulungan,” kata Syarwani.

Kemudian setelah diinventarisasi kata dia, maka menjadi kewajiban perusahaan untuk menganti nilai aset tersebut.

Namun demikian, orang nomor satu di Bumi Tenguyun ini mengaku belum bisa memastikan secara pasti nilai aset yang terdampak pembangunan KIPI tersebut.

“Kalau nilainya saya tidak bisa pastikan, karena sampai sekarang ini inventarisasi masih dilakukan yang pasti disana ada beberapa fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) yang akan terdampak,” ujarnya.

Tak hanya itu, Syarwani bersama OPD terkait yang ada di Pemkab Bulungan juga mendorong agar proses pembangunan rumah warga diseragamkan.

“Kemarin saya juga menyampaikan kepada Menko Marves agar akses masyarakat nelayan tidak dipersulit,” ujarnya.

Karena itu, perlu ada support (dukungan) terkait pembangunan pelabuhan, sehingga, aktivitas nelayan bisa tertap berjalan, apalagi selama ini mayoritas warga di Kampung Baru merupakan nelayan.

“Selama ini kan mereka (warga nelayan) ini kan bermukim di pinggir pantai, jangan sampai tempat relokasi jauh ke arah darat nah, ini bagian yang harus dipertimbangkan juga,” ucapnya.

Lebih lanjut dikatakan Syarwani, sebelumnya memang ada dua opsi terkait wilayah yang terdampak pembangunan KIPI, yakni, ganti rugi atau relokasi.

“Kalau ganti rugi bukan kita tidak merekomendasikan. Saya sudah sampaikan kepada kepala desa dan warga lebih baik direlokasi daripada ganti rugi,” ungkapnya.

Baca juga: Bupati Syarwani Optimis Pengembangan KIPI Mangkupadi Segera Dimulai, Pemkab Bulungan akan Bangun BLK

Sebab, jika diganti rugi maka semuanya yang ada sekarang ini akan hilang, karena itu, pemerintah memutuskan untuk merelokasi warga dengan jumlah penduduk sekitar 200-300 kepala keluarga (KK) tersebut.

“Masyarakat juga bisa tetap beraktivitas dan masyarakat juga bisa memanfaatkan potensi di luar kawasan jadi, peluangnya sangat terbuka sekali,” tutupnya.

(*)

Penulis : Georgie Sentana Hasian Silalahi