IKN Kehilangan 100 Miliar Dollar AS, Kemah Jokowi di Titik Nol Sepaku Diwarnai Kemunduran Investor

TRIBUNKALTARA.COM - Kemah Presiden Joko Widodo di Titik Nol Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara Kalimantan Timur, diwarnai kemunduran calon investor, Softbank.

Presiden Joko Widodo dan sederet menteri melakukan kemah di Titik Nol IKN Nusantara, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (14/3/2022).

Selain itu, kemah di Titik Nol IKN Nusantara Joko Widodo ini juga dihadiri 34 Gubernur se Indonesia..

Kemah Joko Widodo ini diawali dengan prosesi Kendi Nusantara.

Prosesi Kendi Nusantara merupakan penyatuan tanah dan air yang dibawa seluruh gubernur dari daerah masing-masing.

Tanah dan air dari penjuru negeri dimasukkan dalam kendi terbuat dari tembaga yang disebut Kendi Nusantara.

Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo menyampaikan, penyatuan tanah tersebut merupakan bentuk dari keberagaman.

"Penyatuan tanah ini merupakan simbol Bhinneka Tunggal Ika, dan membuktikan persatuan yang kuat kita dalam membangun IKN Nusantara," ujar Joko Widodo dalam pidatonya usai prosesi Kendi Nusantara.

Baca juga: Presiden Jokowi Didampingi Erick Thohir & Basuki Menuju Titik Nol IKN Nusantara di Kabupaten PPU

Softbank batal berinvestasi di IKN Nusantara

Perusahaan modal ventura asal Jepang, Softbank, mundur dari proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur. Padahal mulanya Softbank berniat menanam investasi hingga 100 miliar dollar AS di proyek ini.

Softbank memutuskan mundur dari rencana berinvestasi di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara Kalimantan Timur, diduga imbas wacana penundaan Pemilu.

Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai ada indikasi kuat risiko politik pembangunan IKN cukup tinggi di masa datang hingga membuat Softbank menarik diri.

"Terlebih, kegaduhan belakangan soal perpanjangan masa jabatan Presiden membuat investor memilih wait and see. Investasi di IKN bukan jangka pendek, tapi butuh kepastian jangka panjang," ujarnya dalam keterangan tertulis kepada Tribunnews.com, Minggu (13/3/2022).

Dikhawatirkan, risiko politik terkait penundaan Pemilu tersebut akan membuat proyek IKN terkendala, bahkan juga bisa saja berhenti total.