Berita Kaltara Terkini

Soal Tambang Ilegal Sekatak dan Akan Selesaikan di Jakarta, DPD RI: Kita tak Cari-cari Kesalahan

Soal tambang ilegal di Sekatak Bulungan dan akan selesaikan di Jakarta, DPD RI: Kita tak cari-cari kesalahan.

TRIBUNKALTARA.COM / MAULANA ILHAMI FAWDI
Anggota DPD RI, Amang Syafrudin, ditemui di Kantor Gubernur Kaltara, Selasa (12/4/2022). 

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR - Soal tambang ilegal di Sekatak Bulungan dan akan selesaikan di Jakarta, DPD RI: Kita tak cari-cari kesalahan.

Sejumlah Anggota Komite II DPD RI, yakni Abdullah Puteh, Afnan Hadikusumo serta Amang Syafrudin menyambangi Kaltara, Selasa (12/4/2022).

Kedatangan para senator tersebut untuk mengetahui permasalahan di daerah, seperti maraknya illegal mining atau tambang ilegal di Sekatak, Bulungan.

Baca juga: Vaksin Booster Tidak Jadi Syarat Perjalanan Penumpang Speedboat, Ini Kata Satgas Covid-19 Kaltara

Anggota Komite II DPD RI, Afnan Hadikusumo (kiri), Abdullah Puteh (tengah), Amang Syafrudin (kanan) saat ditemui di Kantor Gubernur Kaltara, Selasa (12/4/2022). Kunjungan mereka ke Kaltara untuk membawa permasalahan tambang ilegal ke tingkat pusat.
Anggota Komite II DPD RI, Afnan Hadikusumo (kiri), Abdullah Puteh (tengah), Amang Syafrudin (kanan) saat ditemui di Kantor Gubernur Kaltara, Selasa (12/4/2022). Kunjungan mereka ke Kaltara untuk membawa permasalahan tambang ilegal ke tingkat pusat. (TRIBUNKALTARA.COM / MAULANA ILHAMI FAWDI)

Menurut Anggota DPD RI, Amang Syafrudin, pihaknya ingin mencarikan jalan keluar terkait persoalan penambagan ilegal yang ada di Kaltara.

Senator asal Jawa Barat itu menyampaikan, sejumlah kemungkinan untuk mengatasi persoalan tambang ilegal.

"Tujuan kita mendudukan seluruh persoalan," kata Amang Syafrudin.

"Kalau ilegal bagaimana dengan aturan yang ada bisa legal, tapi kalau ada pelanggaran tentu harus dihentikan," ujarnya.

Amang menegaskan, pihak DPD RI tidak datang untuk menyalahkan salah satu pihak, melainkan mencari solusi atas masalah yang ada.

"Yang jelas prinsip kita mencari solusi, kita tidak pernah mencari kesalahan, dan tidak pernah mencari-cari kesalahan siapapun," ucapnya.

Menurutnya, jika ada kesepakatan antar semua pihak, maka keberadaan aktivitas pertambangan justru akan membawa manfaat.

Baca juga: Safari Ramadan Bareng Ali Mochtar Ngabalin, Gubernur Harap Kaltara Dapat Perhatian Pemerintah Pusat

"Kalau ada win-win solution kan semuanya dapat, pemerintah dapat lewat pajak, penambang dapat, perusahaan juga dapat, dan kalau sudah dapat bagian semua biasanya selesai," ujarnya.

Ditanyakan mengenai minimnya kewenangan pemerintah daerah terkait persoalan pertambangan, Amang mengatakan, hal tersebut yang menjadi dasar pihaknya mengundang pemangku kepentingan di daerah dan tingkat pusat untuk duduk bersama.

"Karena sekarang ini, izin-izin itu ada di pusat, makanya kita selesaikan nanti di pusat di Jakarta," tuturnya.

Penulis: Maulana Ilhami Fawdi

Sumber: Tribun Kaltara
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved