Berita Daerah Terkini

Duga Ada Korupsi Pembayaran BBN-KB dan PKB, Kejati Kaltim Geledah UPT BPPRD Bapenda Kaltim di Berau

Duga ada korupsi pembayaran BBN-KB dan PKB, Kejati Kaltim geledah UPT BPPRD Bapenda Kaltim di Berau.

HO / KEJARI BERAU
Kejaksaan Tinggi Kaltim bersama Kejaksaan Negeri Berau melakukan penggeledahan kantor UPT Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kalimantan Timur. 

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG REDEB - Duga ada korupsi pembayaran BBN-KB dan PKB, Kejati Kaltim geledah UPT BPPRD Bapenda Kaltim di Berau.

Jajaran Kejaksaan Tinggi Kaltim bersama Kejaksaan Negeri Berau melakukan penggeledahan kantor UPT Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kalimantan Timur.

Kepala Seksi Penyidikan Kejaksaan Tinggi Kaltim, Indra Timothy menjelaskan bahwa penggeledahan ini dilakukan untuk mengumpulkan alat bukti pada kasus dugaan tindak pidana korupsi terhadap pembayaran Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Baca juga: Terlibat Kasus 1,2 Kg Sabu, Pelaku Inisial MH Dibekuk di Rumah Juata Laut, Mau Dibawa ke Berau 

"Penyelidikan terlahang beberapa dokumen yang berada di UPT PPRD Berau. Kami telah memiliki surat penggeledahan dan penetapan dari Pengadilan Tanjung Redeb untuk melakukannya," terangnya kepada Tribunkaltim.co, Jumat (20/5/2022).

Adapun dokumen yang dicari merupakan dokumen fisik sebanyak 305 lembar bukti pembayaran Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

Sebelumnya, pihak penyidik hanya memiliki 130 lembar SKPD sehingga dilakukan penggeledahan untuk mendapatkan sisa berkas beserta dokumen SOP.

"Untuk proses pembuktian mereka menyerahkan 130 dokumen, sehingga dalam oenggeledahan kami mendapat sisanya 180 dokumen," tambahnya.

Hal ini dilakukan dikarenakan didapati laporan masyarakat terkait adanya perbedaan pendapatan yang seharusnya diterima daerah.

"Ada selisih antara yang disetor (wajib pajak) dengan yang diterima (daerah), ada permainan," lanjutnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala UPT PPRD Berau, Wiliam Havre Yulian menjelaskan dirinya telah kooperatif terkait penggeledahan yang dilakukan di kantornya.

Dijelaskannya, apa yang menjadi kebutuhan penyidik telah diberikan. Yaitu berupa SKPD lembar kedua milik Provinsi Kaltim yang berada di Berau.

Baca juga: Ratusan Pemudik Padati Pelabuhan Kayan II Tanjung Selor, Ini Cerita Calon Penumpang Asal Berau

"Kami kooperatif. Sudah semua berkas yg dibutuhkan kami berikan,"terangnya.

Lanjut, dirinya bersama beberapa staff nya juga telah menjelaskan bagaimana mekanisme pembayaran pajak sejak awal hingga akhir.

"Jadi proses dari awal, dari wajib pajak hingga akhir sudah dijelaskan," tandasnya. (*)


Penulis: Renata Andini

Sumber: Tribun Kaltara
BERITATERKAIT
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved