Berita Nasional Terkini

Soal TNI jadi PJ Bupati, Mahfud MD Beri Penjelasan, Sesuai Aturan Memang Tidak Boleh, Tetapi?

Polemik TNI jadi Pj Bupati, seorang Jenderal aktif akan dilantik sebagai penjabat kepala daerah, Mahfud MD menegaskan aturannya tidak boleh, tetapi?

Penulis: Cornel Dimas | Editor: Amiruddin
TribunKaltara.com / Cornel Dimas Satrio
ILUSTRASI - Jenderal TNI jadi penjabat kepala daerah. (TribunKaltara.com / Cornel Dimas Satrio) 

TRIBUNKALTARA.COM - Belakangan ini mencuat polemik TNI jadi PJ Bupati, ada masyarakat yang sepakat, ada pula yang tidak setuju, semuanya mengklaim punya aturan yang mendasar.

Ramainya pembahasan soal penjabat kepala daerah ini karena ada sejumlah Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang masa jabatan berakhir sebelum Pilkada serentak tahun 2024.

Kursi pucuk pimpinan itu dibiarkan kosong dan diisi oleh penjabat kepala daerah.

Terbaru, polemik TNI aktif jadi Pj Bupati semakin diperbincangkan karena Jenderal bintang satu TNI aktif akan dilantik sebagai penjabat kepala daerah.

Dalam hal ini, rencananya Kepala BIN Daerah (Kabinda) Sulawesi Tengah, Brigjen TNI Andi Chandra As'aduddin akan dilantik sebagai Pj Bupati Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku menggantikan Bupati Yus Akerina.

Menteri Kordinator Bidang Polhukam, Mahfud MD sebelumnya mengaku belum mengetahui mengenai hal tersebut.

"Belum tahu nanti saya cek," kata Mahfud MD selepas Rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, (23/5/2022).

Kemudian Mahfud MD menegaskan bahwa sesuai dengan peraturan, TNI aktif tidak boleh menjabat sebagai penjabat kepala daerah.

"Aturannya nggak boleh. nanti saya cek," katanya.

Di dalam Pasal 47 UU No 34/2004 tentang TNI mengatur bahwa prajurit TNI hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.

Hal tersebut diperkuat dalam putusan MK yang menolak permohonan pemohon Dewi Nadya Maharani terkait judical review Undang-Undang Pilkada yang dibacakan pada April lalu.

Belakangan dalam cuitan di Twitter Mahfud MD, memberikan pernyataan bahwa TNI jadi Pj Bupati adalah hal yang bisa terjadi.

Artinya, Brigjen TNI Andi Chandra As'aduddin, bisa dilantik sebagai Pj Bupati Seram Bagian Barat.

Menurut Mahfud MD, TNI tidak boleh menjadi Pj Bupati manakala yang bersangkutan masih aktif di kesatuannya atau di bawah mabes TNI.

Halaman
1234
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved