Berita Malinau Terkini

Harga Sawit Malinau Mengacu Ketetapan Provinsi Kaltara, Petani & Perusahaan Akan Bahas Sortasi TBS

Harga sawit di Malinau mengacu ketetapan provinsi, petani sawit dan perusahaan akan bahas sortasi TBS.

Penulis: Mohamad Supri | Editor: M Purnomo Susanto
TRIBUNKALTARA.COM / MOHAMMAD SUPRI
Ilustrasi, Pabrik Kelapa Sawit PT Bukit Borneo Sejahtera di Desa Kuala Lapang, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, beberapa waktu lalu. 

TRIBUNKALTARA.COM, MALINAU - Harga sawit di Malinau mengacu ketetapan provinsi, petani sawit dan perusahaan akan bahas sortasi TBS.

Standar harga sawit di Malinau telah disepakati akan mengikuti ketentuan hasil rapat Tim Penetapan harga beli sawit Pemerintah Provinsi Kaltara.

Hasil tersebut disepakati berdasarkan rapat bersama Dinas Pertanian bersama Asosiasi Petani Kelapa Sawit (Apkasindo) Malinau dan Perusahaan kelapa sawit, PT Bukit Borneo Sejahtera (BBS).

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Malinau, Afri STP menerangkan Pemkab akan kembali mempertemukan ke dua pihak dalam rapat teknis.

Baca juga: Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Malinau Meningkat, Korban Perlu Pendampingan

Perusahaan, PT BBS menyepakati ketentuan standar harga sawit dengan syarat TBS harus benar-benar sesuai kualifikasi perusahaan.

"Terkait kualitas buah dari petani, ini harus dirinci juga. Harus ada SOP tertulis dari perusahaan. Akan kami agendakan kembali pertemuan bersama perusahaan dan petani atau Apkasindo untuk duduk bersama membahas ini," ujarnya kepada TribunKaltara.

Standar harga yang dijadikan acuan berpedoman pada hasil Rapat Tim Penetapan Harga Sawit dari Pemprov Kaltara yang diperbarui setiap bulan.

Periode Juni 2022, standar harga sawit di seluruh Kaltara mengacu pada hasil rapat Tim harga Melalui berita acara Nomor : 525/06/TBS/VI/2022.

Berpedoman pada ketetapan tersebut, harga beli TBS sawit oleh perusahaan terendah di harga Rp 2,366 per kilogram.

Standar kualitas buah sawit diakui Afri memang telah disosialisasikan oleh Dinas Pertanian Malinau. Namun karena perusahaan sebelumnya sempat vakum, ketentuan tersebut dinilai perlu ditetapkan kembali.

Baca juga: PT HPMU Tawarkan Tambahan Pesangon ke Pekerja Pertambangan, Disnaker Malinau  Tunggu 7 hHri Kerja

"Indikator ini yang harus diperjelas di rapat selanjutnya. Sebelumnya, masalah kualitas ini sudah jauh hari kita sosialisasi. Cuma karena perusahaan sempat tidak beroperasi 2 tahun. Berangkat dari ini memang penting aar dirinci kembali," katanya.

Sortasi atau Grading TBS milik petani merupakan kesepakatan perusahaan untuk mengikuti standar harga provinsi.

(*)

Penulis : Mohammad Supri

Sumber: Tribun Kaltara
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved