Berita Nunukan Terkini

Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Malinau Meningkat, Korban Perlu Pendampingan

Berdasarkan Data DPPPAS Kabupaten Malinau, dua tahun terakhir ini laporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak meningkat.

Penulis: Mohamad Supri | Editor: Junisah
TRIBUNKALTARA.COM/ MOHAMMAD SUPRI
Kegiatan penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak oleh DP3AP2KB Kaltara di Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, beberapa hari lalu. 

TRIBUNKALTARA.COM, MALINAU - Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial (DPPPAS) Kabupaten Malinau, dua tahun terakhir ini laporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak meningkat.

Sesuai laporan, di tahun 2019 ada 3 kasus dan tahun 2020 naik menjadi 4 kasus. Sedangkan tahun 2021 masih dalam proses direkap.

Sedangkan untuk jumlah tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak pada tahun 2019 sebanyak 22 kasus, dan tahun 2020 sebanyak 7 kasus.

Baca juga: DP3AP2KB Kaltara Minta Desa Bentuk Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat

Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak DP3AP2KB Kaltara, Arsana menyebut pemberdayaan dan perlindungan anak meliputi seluruh hak.

Baik hak anak sebagai korban kejahatan, maupun anak sebagai pelaku. Fungsi pemberdayaan mencakup semua jenis hak.

"Dinas kita tidak hanya menangani hak-hak anak sebagai korban saja. Tapi juga anak yang berhadapan hukum, atau anak sebagai pelaku," ujarnya.

Baca juga: Penuhi Panggilan Komnas Perlindungan Anak, Daus Mini Akui IHF Sebagai Anaknya dengan Yunita Lestari

Arsana menjelaskan, untuk kasus-kasus anak berhadapan dengan hukum, ada unit kerja yang secara khusus mengakomodir permasalahan ini.

Aparat penegak hukum akan meneruskan laporan tersebut kepada unit khusus yang secara khusus akan mendampingi, yakni UPTD Perlindungan perempuan dan anak.

Kegiatan penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak oleh DP3AP2KB Kaltara di Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, beberapa hari lalu.
Kegiatan penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak oleh DP3AP2KB Kaltara di Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, beberapa hari lalu. (TRIBUNKALTARA.COM/RISNAWATI)

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sosial (DP3AS) Malinau, Tin Alfarida mencontohkan beberapa kasus yang pernah ditangani pihaknya.

Pendampingan diperlukan sebab hal tersebut dikhawatirkan akan berdampak psikologis terhadap pertumbuhan anak di masa mendatang.

Baca juga: Pengurus Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia Dilantik, Ini Harapan Wagub Kaltara Yansen TP

"Biasanya langsung ditangani kepolisian. Karena sudah ada kejadian sebelumnya. Nanti kepolisian akan memanggil kita untuk pendampingan," katanya.

Hal tersebut menurutnya penting. Karena berkitan dengan masa depan anak. Khususnya saat ini kabuoaten Malinau telah mendeklarasikan diri sebagai kabupaten layak anak.

Tahun 2021 lalu, Kabupaten Malinau telah menerbitkan Perda 6/2020 tentang Kabupaten Malinau sebagai kabupaten layak anak (KLA).

(*)

Penulis : Mohammad Supri

Sumber: Tribun Kaltara
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved