Banyak yang Rusak, DPRD Kaltara Minta Pemerintah Prioritaskan Pembangunan Akses Jalan di Perbatasan

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimanta Utara meminta pemerintah memprioritas pembangunan jalan di daerah perbatasan.

Anggota DPRD Kaltara Marli Kamis, mengatakan, pembangunan dan pelayanan publik seharusnya diperlakukan setara, baik untuk masyarakat di daerah perkotaan, pedesaan maupun perbatasan.

"Kalau dia warga Indonesia, harus mendapatkan hal yang sama, tapi sampai hari ini jalan itu belum selesai-selesai dalam artian layak dipakai," kata Marli Kamis kepada TribunKaltara.com, Selasa (28/6/2022).

Menurut politisi Partai Demokrat ini, masyarakat di daerah perbatasan seperti Malinau dan Nunukan sangat memerlukan akses jalan dengan kondisi yang baik.

Baca juga: Soal Jalan Perbatasan ke Kaltim, BPJN Kaltara Beber Kendala, Sebut Lewati Hutan Perawan

"Kalau kita lihat di daerah lain jalan berlubang saja sudah teriak karena buat tidak nyaman," katanya.

"Tapi kalau di Krayan, Apau Kayan, Bahau sana itu bukan hanya berlubang, tapi amblas," sambungnya.

Lebih jauh Marli mengatakan, ke depan jika akses jalan perbatasan dapat terkoneksi dan kondisinya baik, bukan tidak mungkin program pemerintah seperti subsidi ongkos angkut (SOA) dapat dihapuskan.

Anggaran untuk SOA, kata Marli Kamis, bisa saja nantinya dialokasikan untuk program lain yang lebih membutuhkan, dengan syarat akses jalan di perbatasan sudah baik dan memadai.

Baca juga: Malaysia Longgarkan Akses di Daerah Perbatasan, Pemprov Kaltara Harap Terjadi Perputaran Ekonomi

"Jadi sekecil apapun anggaran kita pembangunan jalan harus diprioritaskan, kalau jalannya teratasi banyak masalah yang bisa diatasi bisa saja kita tidak lagi bicara subisidi ongkos angkut lagi," ujarnya.

"Jadi kalau jalan itu ada, SOA itu bisa terbantu. Kalau bisa SOA dihapuskan, kalau jalan itu sudah ada, jadi kalau jalan itu selesai itu bisa membantu," katanya.

 (*)

Anggota DPRD Kaltara, Marli Kamis