Opini

Sandiwara Politik Pemilihan Wakil Wali Kota Balikpapan, Koalisi Parpol Pengusung Diduga Pecah Kongsi

Alotnya konsolidasi partai politik pengusung Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan dalam menentukan pengisian jabatan Wakil Wali Kota yang kosong.

Editor: Sumarsono
HO
Hery Sunaryo, Ketua Forum Masyarakat untuk Transparansi (FORMAT) 

Oleh: Hery Sunaryo

Ketua Forum Masyarakat untuk Transparansi (FORMAT)

TRIBUNKALTARA.COM - Alotnya konsolidasi partai politik pengusung Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan dalam menentukan pengisian jabatan Wakil Wali Kota yang kosong, karena berhalangan tetap atau meninggal dunia.

Tergambar seolah koalisi partai pengusung Rahmad Mas'ud dan Tohari Azis pada Pilkada Kota Balikpapan 2020 lalu mulai tidak solid atau diduga sudah pecah kongsi.

Mekanisme pengisian jabatan Wakil Wali Kota Balikpapan yang mengalami kekosongan karena berhalangan tetap atau meninggal dunia, merujuk pada ketentuan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. 

Kekosongan Wakil Wali Kota Balikpapan dengan sisa masa jabatan lebih dari 18 bulan, sangat riskan karena dalam UU 10/2016 Pasal 201 menyebutkan Pilkada serentak akan dilaksanakan pada November 2024, artinya dari perhitungan waktu yang ada saat ini sudah sangat singkat.

Baca juga: Berbeda dengan Kepala Daerah lainnya, Pelantikan Wali Kota Balikpapan Rahmad Masud Tepat Waktu

Melihat perdebatan yang terjadi di DPRD Kota Balikpapan dalam pengisian jabatan Wakil Wali Kota saat ini terlihat sangat alot, seolah terjadi pecah kongsi dalam koalisi gemuk itu.

Mekanisme pemilihan semua partai pengusung punya hak menyampaikan calon, dan hari ini ramai di media hampir semua partai pengusung telah melakukan konsolidasi dan menyampaikan calonnya masing-masing secara terbuka.

Dari nama-nama yang telah diusulkan oleh koalisi partai pengusung kemudian diserahkan kepada DPRD Kota Balikpapan untuk dipilih dua nama bakal calon.

Setelah itu, melalui Wali Kota, dua nama bakal calon disampaikan kepada DPRD sesuai Pasal 176 ayat 4 UU Nomor 10 Tahun 2016.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved