Breaking News:

Berita Kaltara Terkini

BKPSDM Bulungan Catat 3.000 PTT, Nurdiana Ungkap Banyak Tersebar di Satpol PP dan Damkar

Dalam pendataan, Pegawai Tidak Tetap atau PTT Bulungan banyak ditemukan di Satpol PP dan Damkar, BKPSDM Kaltara catat PTT berjumlah 3.000 orang.

TRIBUNKALTARA.COM/GEORGIE SENTANA HASIAN SILALAHI
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bulungan Nurdiana. 

TRIBUNKALTARA.COM, BULUNGAN - Dalam pendataan, Pegawai Tidak Tetap atau PTT Bulungan banyak ditemukan di Satpol PP dan Damkar, BKPSDM Kaltara catat PTT berjumlah 3.000 orang.

Usai terbitnya Surat Edaran (SE) dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) bernomor B/185/M.SM.02.03/2022, pada tahun 2023 mendatang pemerintah daerah tidak dibenarkan untuk melakukan perekrutan selain Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Dengan kata lain, tidak ada lagi status Pegawai Tidak Tetap (PTT) atau honorer di lingkungan pemerintahan.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bulungan Nurdiana mencatat PTT yang ada di Pemkab Bulungan mencapai 3 ribu orang.

Baca juga: Jabaran 4 Kepal Dinas di Pemkab Bulungan Kosong, Bupati Syarwani Serahan SK Pensiun Kepada 107 PNS

"PTT kita yang didata secara kasar sekitar 2.900 orang, dimana tahun 2023 didalam SE MenPAN-RB tidak boleh lagi ada perekrutan," ujarnya Kamis (7/7/2022).

Nurdiana menyebut ada beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki data PTT paling banyak, diantaranya Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar), disusul pada Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan khususnya tenaga pengajar.

"Data PTT di Satpol PP dan Damkar mencapai 200 orang, tapi kesehatan juga banyak dan guru-guru juga banyak yang PTT," ucapnyam

Disinggung terkait apakah PTT ini dapat ditingkatkan statusnya menjadi PPPK, bisa saja terjadi namun tergantung dari kebijakan pusat.

Pihaknya tengah menunggu regulasi baru terkait pengangkatan PTT menjadi PPPK.

"Saat ini kita lagi pemetaan terlebih dulu, setelah itu dipetakan berdasarkan Anjab ABK sesuai dengan kebutuhan kita. Nanti kalau direkrut maka disesuaikan dengan anggaran kita," ungkapnya.

Baca juga: Tenaga Honorer Dihapus, Pemkab Bulungan Lakukan Rapat Internal, Bupati Syarwani: Masih Dibutuhkan

Dia menambahkan, jika PTT ini sangat dibutuhkan, terlebih di setiap tahunnya ada pengurangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dikarenakan masuk usia pensiun.

"Kita sangat perlu, karena justru honorer inilah yang membantu kita bekerja," ucapnya.

Penulis : Georgie Sentana Hasian Silalahi

Sumber: Tribun Kaltara
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved