Berita Bulungan Terkini

Tenaga Honorer Dihapus, Pemkab Bulungan Lakukan Rapat Internal, Bupati Syarwani: Masih Dibutuhkan

Mulai tahun 20223 tidak ada lagi tenaga honorer. Hal ini berdasarkan surat edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

TRIBUNKALTARA.COM/ GEORGIE SENTANA HASIAN SILALAHI
Bupati Bulungan Syarwani 

TRIBUNKALTARA.COM, BULUNGAN- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) mengeluarkan aturan tentang penghapusan tenaga honorer,

Bupati Bulungan Syarwani mengenai perihal penghapusan tenaga honorer mengakui sudah diskusi dengan para organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

"Kemarin saya sudah diskusikan dengan internal OPD Pemkab Bulungan, termasuk bahas kebutuhan Anjab dan ABK itu, tentang surat edaran nasib honorer yang tidak boleh lagi beraktivitas oleh Kemenpan RB, mulai tahun 2023," ucapnya Kamis (7/7/2022).

Baca juga: Penyerahan SK PPPK Guru  di Kalimantan Timur, Hetifah: Perjuangan Panja Guru Honorer Belum Selesai

Syarwani pun menegaskan sampai saat ini Pemkab Bulungan masih membutuhkan tenaga kerja honorer.

"Ya faktanya hari ini juga tenaga honorer pada beberapa sektor kantor dinas milik Pemkab Bulungan masih dibutuhkan," ungkapnya Kamis (7/7/2022).

Salah satunya tenaga honorer yang masih sangat dibutuhkan OPD terkait Pemkab Bulungan, kata Syarwani yakni sektor layanan kesehatan.

Baca juga: Singgung Penghapusan Tenaga Honorer saat Rakernas APKASI, Asmin Laura: Mereka Pegang Peranan Penting

"Contohnya perawat, ya kalau berharap pada pegawai negeri sipil, tentu sangat terbatas secara personel. Nah untuk mensiasati memenuhi kebutuhan layanan kesehatan maka pakai tenaga kontrak tersebut agar bantu di puskesmas dan rumah sakit," ungkapnya.

Bahkan, kalau pun harus mengangkat status tenaga honorer menjadi PPPK Pemkab Bulungan kata Syarwani, itu bisa saja terjadi.

"Kalau saya berharap tentu tenaga honorer pada hari ini itu benar-benar bisa menjadi P3K tapi kembali lagi dengan kondisi keuangan Pemkab Bulungan yang ada," ungkapnya.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bulungan Nurdiana
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bulungan Nurdiana (TRIBUNKALTARA.COM/ GEORGIE SENTANA HASIAN SILALAHI)

Sebab menurut Syarwani saat ini bukan hanya persoalan untuk memenuhi kuota jabatan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemkab Bulungan.

"Tapi juga bagaimana cara kita menjamin kemampuan keuangan daerah apakah bisa melayani dan mencukupi terhadap kebutuhan para tenaga honorer menjadi P3K," ucapnya.

Syarwani menilai sebenarnya kebijakan Kemenpan RB ada yang menguntungkan untuk tenaga honorer yakni menjadi Outsourcing.

Baca juga: Status Pegawai Honorer di Pemerintahan Dihapus, Ini Kata Wakil Ketua DPRD Tarakan Yulius Dinandus

Outsourcing sebagai informasi adalah penggunaan tenaga kerja dari pihak ketiga yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu di dalam perusahaan

"Kalau dari Kemenpan RB ada beberapa jabatan bisa Outsourcing, contoh di tenaga kebersihan itu bisa beralih ke pengadaan jasa penyedia kebersihan," ucapnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Kaltara
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved