Berita Tarakan Terkini

Terbentur Zonasi, Sebut Ada 60 Siswa Satu Kelurahan Belum Terakomodir, Khairul Upayakan Cari Solusi

Tiap pelaksanaan PPDB ada permasalahan. Kali ini ada 60 siswa satu kelurahan tak terakomodir akibat zonasi. Solusinya diupayakan Walikota Khairul.

Penulis: Andi Pausiah | Editor: Junisah
TRIBUNKALTARA.COM/ ANDI PAUSIAH
Pendaftaran PPDB di tingkat SMP Kota Tarakan 

TRIBUNKALTARA.COM, TARAKAN – Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Kota Tarakan tingkat SMP dan SD menyisakan beberapa persoalan yang masih harus diselesaikan Pemkot Tarakan.

Utamanya persoalan zonasi. Dikatakan Wali Kota Tarakan, dr.Khairul, M.Kes, laporan yang masuk ke pihaknya, ada beberapa yang tidak tertampung dalam satu kelurahan.

“Maunya sekolah yang dekat rumah. Saya panggil kemarin malam Disdikbud dan memang Disdikbud sebut rombel terbatas di sekolah itu dan kedua memang digeser ke sekolah lain,” urainya.

Baca juga: Anggota DPRD Kaltara Sambangi SMAN 1, Pantau Perpanjangan PPDB & Pertanyakan Penyebab Eror Database

Ia menjelaskan, memang dari sisi orangtua ada yang menerima dan tidak menerima kondisi tersebut. Ia berharap ada win win solution yang bisa diputuskan. Dan persoalan ini akan didiskusikan kembali bersama orangtua, RT dan lurah setempat.

“Karena kenyataan di satu daerah membangun tidak bisa kita harus menuruti dekat dengan rumahnya. Kemudian tanah pemda juga terbatas, tidak mungkin setiap RT dibangun sekolah. Persoalan lahan juga,” urainya.

Adapun yang diprioritaskan sebenarnya adlaah calon peserta didik yang mendaftar jalur afirmasi yang tidak mampu.
Karena di jalur ini, peserta didik dianggap jika tidak mampu tidak memiliki kendaraan. Untuk sewa ojek juga menjadi beban sehingga pihaknya memtuskan menaikkan kuota afirmasi menjadi 30 persen.

Baca juga: Disdikbud Kaltara Respons Keluhan PPDB di SMA Tarakan, Warga Tanjung Pasir Terkendala Zonasi

“Kita lihat daerah paling tinggi paling banyak tidak mampu dan pemegang BPJS PBI, KIS, PKH, KIP. Maka dibuat angka tertinggi dan harapan kami tidak ada lagi anak-anak tidak mampu tidak masuk sekolah,” urai Khairul.

Ia menambahkan, persoalan kedua yakni zonasi yang paling dekat dengan domisili dan sekolah berdasarkan jarak. Diharapkan ketika sekolah secara normal tidak mampu menampung, maka jika terlempar diharapkan bukan anak yang tidak mampu orangtuanya.

“Jadi ada pengorbanan untuk mengantar anaknya. Sulit kalau semua mau dekat sekolahnya karena terbatas dan lahan di Tarakan sulit sekali mau dicari yang dekat-dekat,” bebernya.

ILUSTRASI - PPDB. Perhatikan syarat dan cara daftar PPDB Bulungan agar tidak keliru dalam melengkapi dokumen yang dibutuhkan. (TribunKaltara.com/Cornel Dimas Satrio K)
ILUSTRASI - PPDB. Perhatikan syarat dan cara daftar PPDB Bulungan agar tidak keliru dalam melengkapi dokumen yang dibutuhkan. (TribunKaltara.com/Cornel Dimas Satrio K) (TribunKaltara.com/Cornel Dimas Satrio K)

Jika melihat tahun 2022 jauh lebih baik dan kondusif. Dulu memang ada sampai ratusan tidak tertampung dan tahun ini dilaporkan ada 60 di satu kelurahan. “Itu pun tidak tertampung karena pas di wilayah menurut mereka sekolah itu berada di kelurahannya,” papar Khairul.

Namun lanjutnya, secara zonasi ada kelurahan lain yang lebih dekat dengan sekolah tersebut. Itu persoalan yang dilaporkan ke pihaknya.

“Kita menghitung warga negara Tarakan lebih dekat dengan sekolah itu secara zonasi. Kelurahannya tidak usah saya sebutkan yang pasti kita lagi carikan solusi mau ketemu,” ungkapnya.

Ia sudah meminta Disdikbud Tarakan melakukan peta ulang dan opsi yang bisa disampaikan kepada orangtua siswa.

Baca juga: Daftar Ulang di Website PPDB SMA dan SMK, Calon Peserta Didik tak Dibatasi Lakukan Perbaikan Data

“Kita carikan yang terbaik. Yang jelas yang tidak mampu itu yang prioritas dan sudah dikasih 30 persen kuotanya,” tegas Khairul.

Halaman
12
Sumber: Tribun Kaltara
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved