Tindaklanjut Soal Status Jalan Batubara, Besok Tim Gabungan DPRD Kaltara Langsung ke Malinau Selatan

TRIBUNKALTARA.COM, MALINAU - Aspirasi masyarakat di 3 kecamatan wilayah Malinau Selatan disambut oleh DPRD Kalimantan Utara.

Kemarin, perwakilan tokoh dan masyarakat adat di Malinau Selatan menyampaikan langsung persoalan tersebut ke DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

Selain menuntut kejelasan status jalan yang digunakan oleh sebagai jalan angkutan batu bara, Masyarakat juga meminta DPRD turun langsung melihat dampak aktivitas tambang.

Informasi yang dihimpun TribunKaltara.com, besok, Rabu (20/7/2022) Tim Gabungan Pimpinan dan Anggota Komisi DPRD Kaltara akan meninjau langsung jalan tersebut.

Baca juga: Soal Blokade Jalur Lintas Batas Long Midang-Bakelalan, Gubernur Kaltara: Saya Nggak Mungkin Paksakan

Tim yang beranggotakan 10 Anggota DPRD Kaltara tersebut antara lain Ketua DPRD Kaltara, Ketua Komisi 1, 2, 3 dan 4 beserta anggota.

Tim Gabungan dijadwalkan akan memeriksa duduk persoalan tersebut mulai Rabu (20/7/2022) hingga Sabtu (23/7/2022) mendatang.

Saat dikonfirmasi TribunKaltara.com, Sekretaris Perwakilan Masyarakat Adat se-Sungai Malinau, Firi membenarkan hal tersebut.

"Betul, besok dijadwalkan Tim Gabungan DPRD Kaltara, Ketua DPRD dan Ketua Komisi serta Anggota akan meninjau langsung jalan hauling di Malinau Selatan," ujarnya melalui telepon seluler, Selasa (19/7/2022) sore.

Firi menerangkan tim gabungan akan disambut perwakilan masyarakat di titik perempatan jalan Desa Sesua menuju Desa Loreh.

Selain persoalan jalan, nantinya masyarakat juga akan menunjukkan dampak aktivitas pertambangan di wilayah tersebut.

Baca juga: Syarat Perjalanan Kini Wajib Booster, Dinkes Kaltara Optimistis Capaian Vaksinasi Dosis 3 Meningkat

"Besok, rombongan kita sambut di Simpang Sesua, titik awal jalan hauling. Selain itu juga kita tinjau bagaimana dampak aktivitas pertambangan di sana mempengaruhi masyarakat," ungkapnya.

Tim Gabungan DPRD Provinsi Kaltara rencananya juga akan didampingi pihak Dinas Llingkungan Hidup, Dinas ESDM, dan Dinas PUPR Perkim Kallimantan Utara.

(*)

Penulis : Mohammadd Supri