Kasus Jual Beli Jabatan
Siapa Oknum PNS Berani Catut Nama Gubernur Zainal untuk Jual Beli Jabatan di Pemprov Kaltara?
Salah seorang pegawai BKD Provinsi Kalimantan Utara dilaporkan ke kepolisian atas dugaan praktik jual beli jabatan di lingkup pemerintah setempat.
lihat foto
TRIBUNKALTARA.COM - Salah seorang PNS Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Utara dilaporkan ke kepolisian atas dugaan praktik jual beli jabatan di lingkup pemerintah setempat.
Bahkan, sang oknum berani mencatut nama Gubernur Kalimantan Utara, Zainal Arifin Paliwang, dalam tindakan tidak terpujinya tersebut.
Kasus ini pertama kali dibongkar Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan atau TGUPP Kalimantan Utara, Sulaiman.
"Kronologinya, saya ditelepon kawan di Pemprov Kalimantan Utara.
"Saya lalu ditanya, apakah saya terima uang, karena nama saya dicatut menjanjikan sesuatu karena saya dekat dengan Pak Gubernur," kata Sulaiman.
Baca juga: Gubernur Zainal Minta Alat Berat untuk Proyek KIPI dari Kaltara, Ini Kata Bupati Bulungan Syarwani
Menurut Sulaiman, atas dasar itu kemudian pihaknya membuat laporan ke Polda Kalimantan Utara.
Sementara kuasa hukum Sulaiman, Mukhlis Ramlan mengungkap, kliennya tidak hanya menerima satu aduan saja.
"Ada beberapa orang yang melaporkan kepada kita terkait praktik jual beli jabatan tersebut," lanjut Mukhlis Ramlan.
Dikemukakan, oknum pegawai tersebut mencatut nama Zainal Arifin Paliwang dan menjanjikan posisi tertentu di Pemprov Kaltara.
Lanjut Mukhlis Ramlan, belakangan diketahui, oknum pegawai BKD Kaltara tersebut tidak bekerja sendirian.
Baca juga: Kompetisi Futsal Media Gathering dengan Pertamina, Gubernur Kaltara Zainal A Paliwang jadi Topskor
Dia dibantu oleh oknum pegawai lainnya yang juga bernaung di bawah Pemprov Kaltara.
"Ada orang-orang yang mengatasnamakan orang dekat Gubernur, mereka semua itu sudah kami laporkan termasuk alat bukti yang kami terima," ujarnya.
Ditambahkan, ada oknum di BKD dan menaruh kaki tangan operatornya di semua OPD, untuk menjanjikan jabatan mutasi dan promosi dengan imbalan sekian dana, dan itu sama sekali tidak diketahui Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang.
“Kami laporkan satu orang inisial Y, dan ada dua orang lainnya di Bapenda dan Dinas Sosial mereka menawarkan untuk mutasi kemana dan promosi kemana," jelasnya.
