Berita Bulungan Terkini

Anggota DPRD Bulungan Minta Investor PLTA Kayan Beri Tali Asih yang Ideal kepada Masyarakat Peso

Anggota DPRD Bulungan, Nikodimus meminta investor PLTA Kayan beri tali asih ideal kepada warga Peso.

Anggota DPRD Bulungan Minta Investor PLTA Kayan Beri Tali Asih yang Ideal kepada Masyarakat Peso
TRIBUNKALTARA.COM / GEORGIE
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulungan dari Daerah Pemilih (Dapil) II, Nikodimus (TRIBUNKALTARA.COM/GEORGIE)

TRIBUNKALTARA.COM, BULUNGAN - Investor yang terlibat dalam proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air atau PLTA Kayan, diminta bisa memberi tali asih dengan nominal yang ideal bagi masyarakat di Kecamatan Peso dan sekitarnya.

Menurut Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulungan dari daerah pemilih (Dapil) II, Nikodimus mengatakan, belum ada kesepakatan soal nominal tali asih yang diberikan.

Dari informasi yang Nikodimus terima, perusahaan memang tidak menerapkan skema ganti rugi terkait lahan yang digunakan.

"Dari pihak perusahaan katakan hanya bisa berikan tali asih, karena sesuai aturan.

Ini dikarenakan mereka menyebut jika kawasan itu masuk kawasan hutan lindung," ucapnya Senin (25/7/2022).

Baca juga: Soal Relokasi Desa Akibat Pembangunan Bendungan PLTA Kayan, Ini Kata Bupati Bulungan Syarwani

Kata Nikodimus, masyarakat Peso sebenarnya merasa hak mereka belum terpenuhi, mengingat mereka harus merelakan lahan warisan nenek moyang dan telah tergarap untuk dilepaskan.

"Masyarakat kan tidak paham kalau ternyata itu kawasan hutan lindung.

Mereka pahamnya sudah berada di situ sangat lama dan telah berkebun," ucapnya.

Ia menekankan jika perusahaan akan berpihak kepada masyarakat, Nikodemus meminta agar nominal yang diberikan terlalu rendah karena justru akan berakhir dengan penolakan.

"Artinya masyarakat juga tidak mau terlalu murah tali asih yang ditawarkan.

Walaupun hutan lindung, tapi dari jaman nenek moyang sudah di sana, kalau pihak perusahaan investor katakan siapa suruh beraktivitas di kawasan hutan lindung, ya masyarakat juga berhak bilang siapa suruh pemerintah buat kawasan hutan lindung di sana," ujarnya.

Nikodimus sangat berharap besaran tali asih yang proporsional bisa kembali dipertimbangkan pihak perusahaan maupun investor.

"Terakhir tahun lalu hanya Rp4 juta satu hektar. Kalau proporsionalnya paling tidak ya lebih sesuai lah. Ini tolong dipertimbangkan," ucapnya.

(*)

Penulis: Georgie

Sumber: Tribun Kaltara
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved