Berita Tarakan Terkini

Ranperda RPPLH Provinsi Kaltara Masih Digodok, Target Agustus Ditetapkan Jadi Perda

Ketua Pansus III Ranperda RPPLH Provinsi Kaltara Supaad mengatakan dalam public heraring untuk mendengarkan aspirasi dan pemangku kepentingan.

Penulis: Andi Pausiah | Editor: Junisah
TRIBUNKALTARA.COM/ ANDI PAUSIAH
Supaad, Ketua Pansus III Ranperda RPPLH Provinsi Kaltara dan anggota Komisi IV DPRD Kaltara 

TRIBUNKALTARA.COM, TARAKAN – Pembahasan Rancangan Perda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi Kaltara terus berproses. Tahapan saat ini, memasuki agenda public hearing dan sudah dilaksanakan pada Kamis (4/8/2022) kemarin.

Dikatakan Supaad, Ketua Pansus III Ranperda RPPLH Provinsi Kaltara, anggota Komisi IV DPRD Kaltara dan Ketua Bamperperda

tujuan public hearing secara umum untuk mendengar dan menyerap aspirasi dari semua pemangku kepentigan dan stakeholders yang ada di seluruh Kaltara.

“Karena proses suatu produk hukum daerah, salah satunya mendengar aspirasi secara formal dari masyarakat yang ada di Kaltara. Ada kepala OPD se-Kaltara, ada masyarakat, bupati wali kota dan badan usaha baik milik pemda dan swasta,” ujar pria yang juga duduk di Komisi IV Anggota DPRD Kaltara ini.

Baca juga: Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan Masuk Tahap Publik Hearing, DPRD Kaltara Lanjut Rapat Internal 

Ia melanjutkan, ini nanti akan menjadi perda yang berlaku kepada seluruh stakeholders dan public hearing bagian terpenting dan memperkaya isi dari Ranperda itu sendiri.

Dalam prosesnya, banyak masukan, kritik dan saran yang menambah isi setiap bab ranperda. Proses selanjutnya, akan masuk ke rapat gabungan komisi di tingkat DPRD Kaltara sebelum dibawa ke paripurna antara pemerintah dan DPRD.
“Esensi public hearing mendengar aspirasi memperkaya konten,” ujar Supaad yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).

Baca juga: Prihatin dengan Nasib Tenaga Kerja Lokal & Masalah Perkebunan, DPRD Nunukan Ajukan Dua Ranperda ini

Poin-poin yang ada saat ini mengatur bagaimana pemanfaatan lingkungan hidup berkelanjutan. Karena perda berlaku selama 35 tahun baru bisa berubah. Sepanjang ada perubahan signifikan dalam iklim dan lingkungan hidup lanjutnya, tentu setiap lima tahun sekali perda tersebut bisa dievaluasi.

“Karena ada masa berlaku. Sampai 2051,” sebutnya.

Setelah diperdakan dan disetujui bersama anggota DPRD, masih ada satu proses yakni fasilitasi ke Kemendagri. Karena sesui UU Nomor 13 Tahun 2022 sebelum perda dijalankan, ada fasilitasi di Kemendagri.

Kegiatan public hearing Ranperda RPPLH Provinsi Kaltara.
Kegiatan public hearing Ranperda RPPLH Provinsi Kaltara. (TRIBUNKALTARA.COM/DOKUMENTASI AGUNG-ISTIMEWA)

Kemudian lanjutnya, Perda Provinsi tentang Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup harus lebih dulu lahir karena akan menjadi induk bagi kabupaten kota di Kaltara untuk membuat perda yang sama.

“Induknya, atau payung utamanya di RPPLH Kaltara. Di sana mengatur bagaimana peran masyarakat, bagaimana pola penanganan pencemaran, termasuk sudah dibagi zonasi sesuai dengan kondisi alam di Kaltara,” jelasnya.
Berbicara persoalan KIPI, ini juga salah satunya tujuan pembentukan ranperda tersebut. Karena lanjutnya, perda ini sangat luas.

Baca juga: Bupati Nunukan Beber Muatan Utama Ranperda Tentang RPJMD 2021-2026, 3 Bidang Ini jadi Prioritas

“Dari Perda RPPLH ini mengatur sampai ke KIPI. Sehingga kabupaten dan kota akan mengacu kepada perda mengatur lingkungan hidup di kabupaten kotanya. Karena ini jangka panjang. Semua ruang lingkup perda ini seluruh Kaltara tidak terkecuali,” tegasnya.

Ia menambahkan termasuk pengurusan AMDAL, UKL dan UPL ada diatur dalam ranperda tersebut. Kemudian bagaimana proses dan mekanisme jika ada pelanggaran dan sanksi.

Ia melanjutkan, bagi pengusaha, ia menjamin sangat dipermudah karena investasi adalah kunci pembangunan suatu negara termasuk di Kaltara.

“Jadi jangan sampai ada kesan ranperda ini mempersulit perizinan. Tidak. Justru kita ingin menata bagaimana lebih efisien dan efektif dan penerapan di lapangan tidak mempersulit baik itu pelaku usaha maupun bagi masyarakat,” jelasnya.

Baca juga: Pemkab Nunukan Ajukan Ranperda Pengurangan Jumlah OPD, Fraksi Demokrat: Harus Benar Tinjauannya

Target ranperda ini lanjutnya, selesai akhir masa sidang kedua di Agustus tahun ini diperkirakan sudah selesai.
“Selanjutnya sudah bisa disetujui bersama dengan pemerintah dan ditetapkan dari ranperda menjadi perda,” pungkasnya.

(*)

Penulis: Andi Pausiah

Sumber: Tribun Kaltara
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved