Anggaran Percepatan Penanganan Stunting di BKKBN Kaltara Rp 3 Milliar, Target Zero Kasus

TRIBUNKALTARA.COM, TARAKAN – Pasca kedatangan Komisi IX Anggota DPR RI belum lama ini, tim percepatan penanganan stunting mulai bekerja di masing-masing kelurahan yang sudah dibentuk.

Untuk diketahui, penanganan stunting sendiri dikoordinatori langsung oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Dikatakan Kukuh Dwi Setiawan, Koordinator Program BKKBN Provinsi Kaltara, sampai saat ini anggaran yang tersedia di masing-masing kabupaten dan kota baru di kisaran Rp 2 miliar atau Rp 3 miliar per kabupaten kota.

Baca juga: Tekan Angka Stunting, DPPP Kabupaten Tana Tidung Genjot Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani

Anggaran ini difokuskan pihaknya pada pendampingan keluarga. Yakni bagaimana dari tim fokus melakukan pendampingan terhadap keluarga mencatat seperti cattin, ibu hamil, kemudian pasca melahirkan, bayi dan balita harus tercatat itu yang terpenting.

“Supaya intervensina tepat sasaran kemudian program yang disampaikan di berbagai dinas, ada di berbagai kementerian harus sampai kepada kelompok sasaran dan sampai ke perut,” jelasnya.

Untuk stunting lanjutnya, memang harus sampai ke perut. Persoalan intervensi spesifik harus bisa sampai ke perut. Kemudian, lingkungannya harus bisa dikelola dengan baik terutama sanitasi dan air bersih harus bisa dikawal programnya.

Baca juga: Bebas Stunting, Wawali Tarakan Effendhi Djuprianto Ajak Orangtua Makan Ikan: Gizi Anak Terpenuhi

“Saya tekankan juga peran penting media penting dalam hal advokasi perubahan perilaku di masyarakat untuk stunting bisa jadi sarana edukasi di masyarakat dalam hal pencegahan maupun penurunan stunting,” jelasnya.

Media lanjutnya menjadi pilar kelima ikut serta dalam advokasi perubahan perilaku percepatan penanganan stunting.

Secara angka lanjutnya, angka stunting berkisar di 27 persen untuk Provinsi Kaltara. tertinggi ada di Kabupaten Nunukan mencapai 29 persen. Kota Tarakan tercatat 25 persen dan berdasarkan hasil survei SSGI Kementerian Kesehatan.

Ia menegaskan angka persentase itu hanya penunjuk sementara. Ia mencontohkan pada angka 27 persen di Kaltara, itu kejadian tahun 2021 lalu. Yang perlu dikawal yakni di tahun 2022 ini bisa menurun.

“Karena 27 persen itu petunjuk awal kita memetakan potensi yang ada di wilayah, di mana saja dan dipetakan daerah sasaran lokus penurunan stunting,” jelasnya.

Kemudian lanjutnya, saat ini juga fokus pencegahan. Dan pendampingan keluarga sangat penting dan pihaknya sudah membentuk pendampingan keluarga di masing-masing kelurahan.

“Sudah bisa dikerahkan. Kaltara sendiri target ada di pemda. Di Tarakan, Pak Wali mencanangkan kalau bisa turun di bawah 8 persen. Artinya itu butuh kerja keras,” jelasnya.

Baca juga: Stunting Capai 25,9 Persen, Ini Harapan Ketua Satgas Penurunan Stunting Tarakan Effendhi Djuprianto

Ia optimis bisa diperbaiki jika sanitasi, air bersih, perilaku pola makan, pola asuh, pola pangan masyarakat bisa diperbaiki makan angkanya bisa relevan di 2024 menurun.

“Kalau dicanangkan bisa zero new stunting. Tidak terjadi lagi di tahun berikutnya. Tentu ekonomi dan pola perilaku yang diubah melalui tim lagi,” jelasnya.

Termasuk sinergitas paling penting karena berkaitan dengan stakeholders lain misalnya dalam pembuatan MCK harus bersinergi dengan DPUTR.

“Berkaitan dengan wilayah kumuh, dari data bis akita berbagi paket data,” pungkasnya.

(*)

Penulis: Andi Pausiah