Terungkap Alasan Wali Kota Tarakan dr Khairul tak Memberikan Izin Pawai Pembangunan Siang Ini

TRIBUNKALTARA.COM, TARAKAN – Wali Kota Tarakan dr Khairul tak memberikan izin pelaksanaan pawai pembangunan yang akan dilaksanakan pada Minggu (28/8/2022) siang nanti.

Alasannya, sampai saat ini pihak panitia belum melakukan koordinasi dan pengurusan terkait syarat atau standar yang harus dipenuhi dalam membuat even besar apalagi melibatkan sampai ribuan orang.

Dikatakan Wali Kota Tarakan dr Khairul dalam hal ini pihaknya tidak melihat siapa yang membuat even

Selama semua syarat standar aturan yang ditetapkan tidak dilaksanakan, maka Wali Kota Tarakan dr Khairul akan tegas tidak memberikan izin rekomendasi pelaksanaan sebuah even.

Wali Kota Tarakan dr Khairul juga menegaskan, tidak hanya pawai pembangunan, banyak even besar yang tidak memenuhi prosedural ditolak pihaknya untuk diadakan karena berkaitan dengan ketertiban, kenyamanan, dan keamanan saat melibatkan masyarakat.

“Sebelumnya juga sudah ada beberapa kegiaatan ditolak kegiatan yang tiba-tiba buat dan mengumpulkan massa.

Efeknya macam-macam. Salah satunya, bisa mengganggu lalu lintas jika tidak diatur dengan baik,” ungkap Wali Kota Tarakan dr Khairul

Kemudian lanjutnya, hal lain perlu diperhatikan yakni potensi kerusakan fasilitas umum (fasum).

Ini sudah pernah terjadi sebelumnya yakni saat Bedug Sahur Ramadan kemarin.

“Semua taman hancur, pembatas pagar hancur, penonton kalau sudah ngumpul tidak bisa dikendalikan.

Makanya harus diantisipasi, harus ada pengaturan dan tidak bisa dadakan,” ujarnya.

Baca juga: Dulu Dikenal Kebun Binatang Mini, Wali Kota Tarakan Khairul Resmikan Wahana Persemaian Indah

Kemungkinan saat itu lanjutnya, koordinasi kurang dan ia waktu itu datang atas permintaan Karang Taruna Kota Tarakan dan berpikir bahwa semua sudah clear.

“Saya pikir sudah oke. Saya juga tidak mengecek lagi.

Saya kasih izin. Dan besoknya, teman-teman OPD komplain juga ke Wali Kota saat itu. Belum sampahnya berhamburan,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, contoh kecil ketika ingin melakukan upacara HUT ke-77 RI saja kemarin digelar di halaman Pemkot Tarakan, harus ada rapat koordinasi dengan semua unsur.

“Siapa yang mengurusi kesehatan. Siapa yang mengurusi keamanan. Kan begitu. Ini kan negara.

Jangan ego, kita hidup di tengah masyarakat.

Jangan hanya memikirkan even sendiri, pikirkan dampak ke yang lain, pengguna jalan kan tidak boleh dihalangi.

Kebersihannya bagaimana. Kan kalau sudah koordinasi, kebersihannya kan sudah langsung kerja disiapkan,” tegasnya.

Belum lagi pengaturan kendaraan lanjutnya.

Jangan sampai banyak kendaraan yang tidak diatur maka mobil tiba-tiba asal nyelonong pasti akan bermasalah lanjutnya.

“Yang begini harus diatur. Kecuali buatnya dalam gedung, terserah.

Pasti nyewa gedung, gedung oke silakan. Kalau hadirkan massa banyak tetap izin karena menyangkut keselamatan banyak orang.

Dan juga menyangkut kenyamanan orang lain serta ketertiban dan kebersihn. Kota harus diatur dengan baik,” tegasnya lagi.

Ia menegaskan, kegiatan pawai pembangunan yang dijadwalkan siang ini, pihaknya mengakui tidak ada koordinasi sebelumnya.

DLH juga mempertanyakan, minimal lanjutnya harus melapor ke DLH untuk berkoordinasi.

“Siapa yang mengurusi kebersihan, lalu lintasnya ke Dishub dan Lantas.

Contoh 1 Muharram kemarin di Mulawarman rencananya dilakukan tapi kami pindahkan ke stadion dan itu pun disimulasi,” lanjutnya.

Alasannya jika dipaksa diadakan di jalan protokol dengan kondisi dadakan akan mengganggu pengguna jalan lainnya.

Sehingga momen Pawai 1 Muharram kemarin, dialihkan ke Stadion Datu Adil.

Pihaknya memanggil Dishub dan Satpol PP dan Dinas Pariwisata dan semua disimulasi karena jumlah orang yang dilibatkan mencapai ribuan orang.

“Mereka bertugas mengatur bagaimana agar tidak mengganggu pengguna jalan lain.

Bagaimana masuk keluar, disimulasi sebelum pelaksanaan kegiatan.

Negara harus adil, tidak boleh membiarkan liar begitu. Itu namanya no manajemen.

Gak boleh auto pilot negara ini. Harus ada yang urus, itulah gunanya wali kota dipilih, untuk mengatur,” tegasnya.

Ia melanjutkan, berkaca pada pengalaman pelaksanaan bedug sahur kemarin, pihaknya juga sebelumnya sudah melakukan peneguran kepada Karang Taruna karena pihak Karang Taruna yang melaporkan ke pihaknya dulu saat bedug sahur.

“Waktu itu sudah ditegur karena saya tahunya Karang Taruna.

Saya tanya waktu itu, Karang Taruna mengharap saya hadir.

Saya pikir semua sudah oke, kan biasanya begitu. Kan koordinasi dulu sama dinas teknisnya harusnya,” tegasnya.

Ia menegaskan Karang Taruna ditegur karena Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk pemerintah.

Maka harus berkoordinasi dengan baik karena membawa nama negara.

“Saya tidak melihat siapa dia. Kalau tidak sesuai prosedur pasti kami tidak kasih izin.

Kalau sudah korodinasi lapor, semua sudah oke, siapa bertanggung jawab ini, silakan jalan,” jelasnya.

Namun lanjutnya, persoalan kemarin, justru dari instansi misalnya DLH dan Dinas Pariwisata pun tidak tahu siapa yang mengadakan dan belum ada izin.

“Mereka tanya, Pak Wali ini sudah ada izin, saya jawab tidak tahu juga, siapa yang buat, masyarakat banyak tanya juga.

Saya pikir sudah koordinasi juga dengan DLH, dan lainnya,” lanjutnya.

Ia menambahkan pihaknya sudah memberikan jawaban dengan resmi kepada pihak yang mengajukan even bahwa apa saja yang harus mereka lakukan.

“Silakan saya minta, ini tidak kita setujui untuk ini.

Silakan dulu kordinasi dengan dinas terkait.

Rapatkan baik baik, kalau sudah oke jalan. Kalau ada apa apa tinggal ditanya siapa yang bertanggung jawab.

Biasanya jika koordinasi lancar baik, maka jalannya akan baik,” urainya.

Ia sekali lagi menegaskan, jika ingin membuat even, minimal melaporkan kepada instansi terkait supaya tujuannya dalam rangka pengamanan, kebersihan, ketertiban bisa terjaga dan sinergi.

“Ini untuk menjaga semua, kehidupa nadi Tarakan tetap berdenyut.

Jangan sampai buat acara, tiba-tiba mau nutup jalan.

Misalnya kalau ada pasien gawat darurat mau dibawa ke rumah sakit, tutup smua jalan, bagaimana?” lanjutnya.

Termasuk misalnya ia kembali memberikan contoh pelaksanaan Pawai 1 Muharam kemarin, meski komitmen tidak menutup jalan, masyarakat tidak bisa dikendalikan saat pelaksanaan.

“Mungkin komitmen tidak tutup jalan.

Tapi tidak bisa dikendalikan penonton.

Tiba tiba ditutup jalan, orang yang mau berangkat mau masuk ke bandara atau dari bandara mau lanjut ke mana, jadi terhalang,” pungkasnya.

(*)

Penulis: Andi Pausiah