Berita Bulungan Terkini

Masih Bergantung Dana Tranfer, Pemkab Bulungan Minta OPD Tingkatkan Capaian Kinerja Fisik Tahun 2022

Bupati Bulungan Syarwani sebut masih bergantung pada dana tranfer, Pemkab Bulungan minta OPD tingkatkan capaian kinerja fisik tahun 2022.

TRIBUNKALTARA.COM/GEORGIE SENTANA HASIAN SILALAHI
Suasana Bupati Bulungan Syarwani (Kiri) dan Ketua DPRD Kabupaten Bulungan Kilat (Kanan) didampingi Wakil Ketua I DPRD Bulungan, H. Aluh Berlian dan Wakil Ketua II DPRD Bulungan, H. Hamka serah terima berkas Rapat Paripurna ke 13 di Ruang Ruang Sidang Datu Adil DPRD Bulungan, Senin (29/8/2022). 

TRIBUNKALTARA.COM, BULUNGAN - Bupati Bulungan, Syarwani menyampaikan pokok kebijakan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), tentang perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 Bertempat di Ruang Sidang Datu Adil DPRD Bulungan, Senin (29/8/2022).

Dikesempatan itu, Bupati Bulungan Syarwani menyampaikan beberapa hal terkait dengan penyusunan rancangan perubahan anggaran pendapatan belanja daerah.

"Karena ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari kesepakatan antara pemerintah dan DPRD Bulungan, tentang perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)," ungkapnya Senin (29/8/2022).

Sebab kata Syarwani secara mekanisme, penyusunannya telah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah.

Baca juga: Singgung Dampak Pembangunan PLTA Kayan di Bulungan, Walhi Kaltim Ingatkan Potensi Bencana Ekologis

Dan anggaran yang digunakan dalam penyusunan perubahan APBD Tahun 2022 menurut Syarwani berorientasi pada anggaran berbasis kinerja sesuai dengan ketentuan yang amanatkan dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah.

"Pokok kebijakan raperda APBD Tahun 2022, menyangkut bidang pendapatan belanja dan pembiayaan," ujarnya.

Bahkan pada bidang pendapatan, dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan yang bersumber dari PAD, transfer,dan lainnya.

"Ya nah itu, termasuk dengan pendapatan, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun 2021," ungkapnya.

Lalu tentang pendapatan transfer, menurut Syarwani masih tetap relatif jauh lebih besar jika dibandingkan dengan sumber penerimaan daerah.

"Karena penerimaan pendapatan transfer, tergantung besar kecilnya potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang didimiliki dan penerimaan yang berasal dari PAD secara keseluruhan relatif masih kecil, jika dibandingkan dengan penerimaan  pendapatan transfer," ungkapnya.

Namun Syarwani berpendapat bahwa, kecenderungan setiap tahun selalu meningkat, dengan begitu ketergantungan pemerintah daerah, untuk membiayai tugas pemerintahan, layanan publik dan pembangunan dari pendapatan transfer masih sangat besar.

"Untuk itu diperlukan kemandirian daerah dalam membangun, agar apa, ya yaitu lebih bertanggung jawab terhadap masyarakat melalui peningkatan kemampuan daerah," ucapnya.

Lebih lanjut, kata Syarwani upaya peningkatan, pemerintah bisa melakukan intensifikasi pemungutan terhadap sumber-sumber pendapatan.

"Maka dengan demikian anggaran pasti tetap terjaga stabilitas ekonomi, termasuk tetap memberikan peluang peningkatan daya beli masyarakat," ujarnya.

Baca juga: Semalam Ringkus Tiga Pelaku Judi di Bulungan, Polda Kaltara Amankan Uang Ratusan Ribu dan Alat Judi

Halaman
12
Sumber: Tribun Kaltara
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved