Malinau Memilih

Bawaslu Malinau Petakan 8 Wilayah dengan Akses Jalan Tersulit, Khawatir Kekurangan Tenaga Pengawas

Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Malinau tengah memetakan 8 wilayah dengan akses tersulit sebelum pelaksanaan rekrutmen Badan Adhoc.

Penulis: Mohamad Supri | Editor: Sumarsono
HO
Petugas Bawaslu Malinau mengawal pendistribusian logistik ke wilayah Kecamatan Sungai Tubu, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, pada Pilkada 2020 lalu. (TRIBUNKALTARA.COM / HO-BAWASLU MALINAU) 

TRIBUNKALTARA.COM, MALINAU - Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Malinau tengah memetakan 8 wilayah dengan akses tersulit sebelum pelaksanaan rekrutmen Badan Adhoc.

Sebagai awal, Bawaslu Malinau membagi kategori wilayah berdasarkan tingkat kesulitan akses atau jangkauan transportasi.

Ketua Bawaslu Kabupaten Malinau, Donny kepada TribunKaltara.com, Kamis (1/9/2022) mengungkapkan, tingkat keterjangkauan akses berbanding lurus dengan kesulitan mencari petugas pengawas atau Panwas.

"Jika dipetakan memang tingkat kesulitannya berkaitan akses, seperti wilayah Mentarang Hulu sampai Apau Kayan akses transportasi sulit.

Baca juga: Persiapan Kawal Pemilu 2024, Ketua Bawaslu Malinau Sebut Akan Perkuat Pola Pengawasan Partisipatif

Biasanya kita kekurangan tenaga di wilayah itu," ujar Donny.

Dikemukakan, jika dirinci setidaknya ada 7 wilayah kecamatan yang hanya bisa dijangkau melalui moda transportasi alternatif selain jalur darat.

Diantaranya Kecamatan Mentarang Hulu, Sungai Boh, Sungai Tubu, Pujungan, Bahau Hulu, Kayan Hilir, Kayan Hulu hingga Kayan Selatan.

Berkaca dari pengalaman sebelumnya, Bawaslu Malinau menetapkan 7 wilayah tersebut perlu kebijakan khusus.

Baca juga: Rekrutmen Pengawas Pemilu Sering Terkendala Persyaratan, Bawaslu Malinau Minta Kelonggaran

"Untuk daerah Malinau Kota dan sekitarnya bisa dijangkau lewat jalur darat. Untuk wilayah jauh, hanya bisa dijangkau dengan pesawat dan perahu, memang perlu ada kebijakan khusus," katanya.

kebijakan khusus dimaksud terkait syarat formil yang harus dipenuhi untuk menjadi Panwas.

Seperti batas usia 25 tahun, pendidikan terakhir setara SMA/sederajat hingga dukungan transportasi dan akses internet yang memadai.

(*)

Sumber: Tribun Kaltara
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved